Jaksa Eksekusi Sekdes Terpidana Kasus Korupsi Dana Desa

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi penjara Sekretaris Desa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Erwin Desman melalui Kepala Seksi Pidana Khusus M Zulfan di Banda Aceh, Selasa (27/2), terpidana korupsi dana desa yang dieksekusi penjara bernama Darwin bin Muhammad Ali.

“Terpidana dieksekusi ke Rutan Kahju Aceh Besar. Terpidana sebelumnya menjabat Sekdes Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,” kata Muhammad Zulfan.

Muhammad Zulfan mengatakan, eksekusi penjara terhadap Darwin bin Muhammad berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas perkara korupsi dana desa Gampong Lueng Bata tahun anggaran 2012.

“Mahkamah Agung menghukum terpidana lima tahun penjara dan dengan Rp200 juta subsider enam bulan penjara. Sebelumnya, yang bersangkutan divonis bebas di tingkat pengadilan pertama,” kata Muhammad Zulfan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Darwin bersama-sama dengan Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Keuchik (kepala gampong) Lueng Bata, Banda Aceh.

Syarifuddin juga sudah diputus bersalah dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Terpidana Syarifuddin sudah dieksekusi penjara pada Januari 2018, kata Muhammad Zulfan.

Selain hukuman penjara, majelis hakim Mahkamah Agung juga menghukum terpidana Syarifuddin dengan membayar uang pengganti Rp150 juta. Sedangkan terpidana Darwin tidak dibebankan membayar uang pengganti,” ungkap Muhammad Zulfan.

Muhammad Zulfan mengatakan, korupsi dana desa yang dilakukan aparatur gampong tersebut berawal laporan masyarakat kepada polisi. Terpidana Syarifuddin selaku Keuchik Lueng Bata tidak bisa mempertanggungjawabkan dana desa sebesar Rp150 juta.

Dana tersebut, kata dia, seharusnya digunakan terpidana Syarifuddin membeli material bangunan pembangunan rumah sewa milik Gampong Lueng Bata. Namun, oleh terpidana Syarifuddin, uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian material bangunan.

“Yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut, hingga akhirnya masyarakat melapor ke polisi,” kata Muhammad Zulfan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy