IPK Stagnan, KPK: Akibat Banyaknya Korupsi Politik dan Aparat Penegak Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2017 karena banyaknya korupsi politik dan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum.

“Kali ini ‘pulling down’ faktornya masih maraknya korupsi di sektor politik dan korupsi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim,” kata Laode saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/2).

Skor IPK Indonesia 2017 berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) berada di angka 37 atau sama dengan tahun 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara, padahal pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.


“Untungnya ada catatan spesial dari TII bahwa kerja KPK dihargai tapi masih ‘dimusuhi’ oleh parlemen dan pemerintah,” tambah Laode.

Catatan khusus yang dimaksud Laode dalam laporan itu adalah “Indonesia telah menempuh waktu panjang untuk melawan korupsi, namun sulit untuk meningkatkan peringkat karena dalam 5 tahun terakhir hanya berubah dari angka 32 ke 37. Peningkatan yang tidak signifikan itu terjadi karena kerja dari lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu KPK untuk memberantas para koruptor menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen”.

“Sehingga memang masih ada perlawanan untuk kerja pemerantasan korupsi yang dilakukan KPK di Indonesia,” ungkap Laode.

IPK Indonesia 2017 dalam laporan TII masih berada di bawah rata-rata global (43) dan ASEAN (41). Dari 11 negara anggota ASEAN, skor Indonesia sama dengan Thailand. Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste yang skornya adalah 38, dan tentu berada di bawah Singapura (84), Brunei Darussalam (62) dan Malaysia (47).

Skor IPK diukur dengan menggunakan sembilan sumber data berupa indeks dari bidang hukum, ekonomi, politik, hingga demokrasi.

Salah satu penyebab turunnya skor Indonesia, menurut peneliti TII Wawan Sujatmiko, adalah penurunan angka World Justice Project 2017 yang mengukur efektivitas penegakan hukum dan integritas penegak hukum.

Dari data KPK, dari 2004-2017, ada 17 hakim dan 7 jaksa ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur juga diproses hukum. (Ant/SU05)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.

Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

Viral video dukungancamat se Makassar ke Paslon urut nomor 01.

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Apa Untungnya Bagi Ummat Islam Jika Partai-Partai Islam Terpuruk?

SERUJI.CO.ID - Pilpres dan Pileg yang diadakan serentak pada...

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.
video

Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

Viral video dukungancamat se Makassar ke Paslon urut nomor 01.

TERPOPULER

Festival Cap Go Meh 2019 di Singkawang Dibanjiri Ribuan Wisatawan

Perayawaan Cap Go Meh di Singkawang jadi data tarik wisatawan mancanegara. Simak keramaiannya...
video

Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

Viral video dukungancamat se Makassar ke Paslon urut nomor 01.

Nilai Jokowi Lebih Unggul Debat, JK: Prabowo Jujur Akui Keberhasilan Pemerintah

Menurut Jusuf Kalla, Jokowi unggul dari Prabowo dalam Debat Capres putaran kedua. Benarkah?

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Minta Hentikan #UninstallBukalapak, Jokowi Tak Tersinggung Cuitan CEO Bukalapak

Sementara itu terkait cuitan Zaky di twitter yang menyebut soal 'Presiden baru', Jokowi dengan tegas menyatakan tidak tersinggung dan marah atas hal itu.