Ini Jurus Anti Korupsi Ala Bambang Soesatyo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Pemerintah baik di pusat maupun daerah, menerapkan pencegahan praktik korupsi dengan mendorong lembaga pengawas bekerja optimal dan fokus mengawasi keuangan negara.

“Apalagi sejak tahun lalu Pemerintah menggelontorkan sangat besar untuk dana desa,” kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (16/2), menyikapi banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan korupsi.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, memberikan perhatian serius pada banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK menjelang pilkada serentak tahun 2018.

Menurut dia, harus ada upaya pencegahan yang sistematis sehingga praktik korupsi tersebut dapat dicegah.

“DPR RI mengimbau Pemerintah agar komit melakukan pencegahan praktik korupsi terutama di tataran pemerintahan daerah, sehingga tidak rawan terjaring OTT oleh KPK,” katanya.

Menurut Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, lembaga pengawas yang sepatutnya optimal dan fokus mengawasi penggunaan anggaran adalah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pengawasan Daerah (BPKP dan Bawasda).

Pemerintah juga diimbau, sebaiknya lebih mengefektifkan penerapan Peraturan Presiden (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

“Penerapan PP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta tugas BPKP dan Bawasda yang makin fokus dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar semua kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset, sehingga semuanya dapat dikontrol secara elektronik.

Bamsoet menambahkan, juga harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidikan masyarakat, dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman.

“Pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram,” tegasnya.

Bamsoet juga mengimbau, masyarakat juga harus proaktif mengawasi kinerja pemerintahan, mulai dari kepala desa hingga pemerintahan tertinggi, dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, mantan ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum itu juga mengimbau, para elite partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya.

Menurut dia, pada setiap kepala daerah maupun calon kepala daerah, ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER