Empat Terdakwa Korupsi Pengadaan Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara

0
67
palu hakim
Ilustrasi putusan pengadilan

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Empat terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dibeli Pemerintah Aceh dan dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dituntut masing-masing delapan tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (9/10).

Empat terdakwa korupsi yang dituntut masing-masing delapan tahun penjara tersebut yakni Syahrial, Dheni Okto Pribadi, Ratziati, dan Siti Maryami.

Terdakwa Syahrial merupakan pokja pengadaan mobil pemadam kebakaran pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dan terdakwa Siti Maryami merupakan pejabat pembuat komitmen.

Sedangkan terdakwa Dheni Okto Pribadi dan Ratziati merupakan Direktur Utama dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana, perusahaan yang memenangkan lelang pengadaan mobil damkar dengan nilai Rp 17,5 miliar.

Para terdakwa disidang dengan tiga berkas terpisah. Para terdakwa hadir ke persidangan didampingi penasihat hukum masing-masing. Sidang dengan dua majelis hakim diketuai Deny Saputra dan T Syarafi.

JPU Muhammad Zulfan mengatakan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil damkar. Pengadaan mobil tersebut bersumber dari dana Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 dengan nilai Rp17,5 miliar

“Namun dalam pengadaannya, mobil damkar yang dibeli tidak tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan terdakwa juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan untuk mobil pemadam kebakaran,” kata JPU.

Akibat perbuatan para terdakwa, sebut JPU, kerugian negara mencapai Rp 4,7 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JPU mengungkapkan para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain menuntut pidana penjara, JPU juga menuntut para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair empat bulan penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Dheni Okto Pribadi, JPU menuntut mereka membayar uang pengganti sebesar Rp 4,7 miliar.

“Bila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti atau tidak memiliki harta benda, maka terdakwa harus menjalani kurungan badan selama empat tahun,” kata JPU Muhammad Zulfan.

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan. Sidang dilanjutkan Senin (16/10) dengan agenda mendengarkan nota pembelaan para terdakwa. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Hari Reresik Malioboro

Wisatawan Keluhkan Mahalnya Tarif Parkir di Yogyakarta

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Keluhan wisatawan terkait tarif parkir kendaraan yang melebihi ketentuan saat libur Lebaran, khususnya di kawasan wisata Kota Yogyakarta mewarnai lini massa di...

Seorang Warga Nunukan Digigit Buaya

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Seorang warga Kampung Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami luka-luka akibat digigit buaya pada Ahad (17/6), sekitar pukul 10.30...
Mochamad Iriawan

Terungkap Pengusul Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar, Mendagri: Presiden Jokowi

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Teka-teki siapa pengusul Komisari Jendral Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan, terjawab saat pelantikan Iriawan yang...

Satpam Sekolah Gagalkan Pencurian Laptop

PONOROGO, SERUJI.CO.ID - Satpam SMPN 2 Jetis, Marni menggagalkan pencurian "laptop" atau komputer jinjing yang dilakukan dua orang tersangka, Randy dan Dika keduanya warga Kabupaten...

Abrasi Laut Ancam Wisata Tanjung Lesung

BANTEN, SERUJI.CO.ID - Abrasi air laut berpotensi mengancam puluhan meter jalan utama menuju destinasi wisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang menjadi pilihan favorit...