Diduga Korupsi, Polisi Periksa Nahkoda Kapal Pesiar Equaminity

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan penyidik Bareskrim memeriksa nakhoda Kapal Equaminity beserta 34 anak buah kapal untuk menelusuri kasus tindak pidana pencucian uang.

“Pemeriksaan terhadap Kapten Rolf sebagai nakhoda kapal dan sejumlah ABK,” kata Brigjen Iqbal dalam pesan singkat di Jakarta, Kamis (1/3).

Tak hanya itu, penyidik Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan PT Indonusa selaku agen yang mengurus dokumen kapal pesiar serta berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa untuk mengecek dokumen administrasi pelayaran kapal Equaminity.

Ia menambahkan bahwa polisi juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mengecek kelengkapan dokumen nakhkoda dan 34 ABK kapal pesiar itu.

BACA JUGA:  KPK: Kasus Bank Century Tetap Diteruskan

“Untuk memeriksa kelengkapan dokumen nakhoda dan ABK,” katanya.

Kapal mewah tersebut dinakhkodai oleh Kapten Rolf yang selama berlayar mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) sehingga kapal tidak terdeteksi ketika masuk perairan Filipina dan Singapura.

Dari hasil penyelidikan, polisi menduga Kapten Rolf melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap Kapal Equaminity dengan menyembunyikan kapal pesiar itu.

Untuk mendalami kasus ini, polisi meminta keterangan sejumlah ahli, diantaranya ahli TPPU, ahli pelayaran dan ahli forensik.

Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi