close

Dalami Kasus Subkontraktor Fiktif, KPK Kembali Periksa Pejabat Kementerian PUPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Kali ini, KPK memanggil Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio sebagai saksi untuk tersangka FR terkait dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Juru KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/3).

Untuk diketahui, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Pitoyo. Selai Pitoyo KPK juga telah menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.


Selain itu, KPK pada Senin juga memanggil Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa 4 PT Waskita Karya, Hendra Adityawan juga sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

Beginilah Alur Pekerjaan Subkontraktor Fiktif di Proyek Milik PT Waskita Karya

tol trans sumatera
Proyek Tol Trans Sumatera (foto:Dok BPJT Kementeriann PUPR)

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami terkait kontrak fiktif dan aliran dana terhadap para saksi yang dipanggil.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar.

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Proyek-Proyek Yang Digunakan Untuk Pekerjaan Fiktif

Tol Bocimi
Salah satu ruas jalan Tol Bocimi. (foto:Istimewa)

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sumber:Ant
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

Khofifah Mengaku Kaget Namanya Disebut Romi Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi dalam bentuk apa yang disampaikan (Romi)," kata Khofifah.

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.

Sosialisasi Program dan Paslon 02, Ratusan Kader PKS Depok Gelar Flashmob

"Kami semua kader kompak untuk melakukan sosialisasi program-program PKS. Kita satu kalau pilih PKS maka capres-cawapresnya Prabowo-Sandi," jelas Kemal

Jadi Tuan Rumah “Jetracer World Championship 2019”, Syafruddin: Tonggak Sejarah Jetski Indonesia

"Atlet-atlet jetski dari Indonesia sering sekali menjuarai kejuaraan internasional, tentu prestasi ini menunjukan pembinaan yang baik," ungkap Scott.

Nilai Setia Jaga Pancasila, Puluhan Ribu Alumni Yogyakarta Deklarasi Dukung Jokowi

Deklarasi dukungan dibacakan oleh santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta Yafi Alfita.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.

Sosialisasi Program dan Paslon 02, Ratusan Kader PKS Depok Gelar Flashmob

"Kami semua kader kompak untuk melakukan sosialisasi program-program PKS. Kita satu kalau pilih PKS maka capres-cawapresnya Prabowo-Sandi," jelas Kemal

Nilai Setia Jaga Pancasila, Puluhan Ribu Alumni Yogyakarta Deklarasi Dukung Jokowi

Deklarasi dukungan dibacakan oleh santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta Yafi Alfita.

TERPOPULER

video

Viral Video Mobil Berplat TNI di Kampanye Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Sebuah video yang memperlihatkan mobil berplat TNI dalam acara kampanye pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga hari ini, Jumat (22/3) viral di media sosial.

Selandia Baru Mengheningkan Cipta Saat Adzan Berkumandang di Seluruh Negeri

Dalam foto yang dikirimkan Deddy, terlihat warga Selandia Baru di Kota Wellington berkumpul di depan masjid menunjukkan dukungan dan simpatinya kepada ummat Islam. Tak sedikit juga terlihat wanita yang mengggunakan hijab.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.