Biaya Pilkada Berkaitan Erat dengan Perilaku Korupsi

0
13
Penggelapan dana
Korupsi atau penggelapan dana. (Ilustrasi)

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Penyelenggaraan pilkada yang menghabiskan biaya besar memiliki kaitan erat dengan perilaku korupsi jika menang dan menjalankan pemerintahan.

Dalam Diskusi Publik “Sumut Darurat Korupsi” di Medan, Ahad (3/6), Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz mengatakan, semua pihak sudah memaklumi jika pilkada berkaitan dengan pengeluaran biaya yang besar.

Untuk mendapatkan dukungan parpol agar bisa mencalonkan diri, peserta pilkada diyakini harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Fenomena itu sempat mencuat dalam pilkada di Pulau Jawa dengan adanya isu salah satu parpol meminta “mahar politik” hingga Ro40 miliar dari bakal calon yang meminta dukungan.

Baca juga: ICW: Medan Kota Paling Rawan Korupsi

Karena itu, pihaknya cukup kaget ketika ada peserta pilkada yang “memborong” parpol untuk mendapatkan dukungan yang kuat.

Apalagi jika calon tersebut berasal dari luar parpol.

“Hampir dipastikan itu tidak gratis. Orang yang sudah berkarat dan berlumut di partai saja tidak gratis untuk mendapatkan dukungan,” katanya.

Lain lagi dengan operasional pemenangan dan mempersiapkan saksi agar tidak dicurangi dalam pemungutan suara dan distribusi hasil penghitungan suara.

Jika di Sumut ada 100 tempat pemungutan suara (TPS) dengan mempersiapkan dua saksi yang diberikan honor Rp100 ribu per orang, berarti peserta pilkada harus mengeluarkan biaya sedikitnya Rp20 miliar untuk saksi.

Lain lagi dengan persiapan alat peraga kampanye.

“Karena itu, tidak mengherankan jika perkiraan untuk pilkada provinsi menghabiskan minimal Rp100 miliar,” ujar Donal.

Kemudian, kata dia, potensi pengeluaran pilkada menjadi semakin besar jika harus “membeli” suara dengan memberikan uang kepada masyarakat agar mau memilih calon tertentu.

Ironisnya lagi, praktik politik uang (money politic) tersebut sangat memungkinkan karena masyarakat sudah sangat permisif dan seolah-olah mulai mengabaikan nilai moralitas.

“Diberi Rp100 ribu atau Rp200 ribu mau, sudah tidak peduli lagi dengan program,” katanya.

Karena itu, sangat wajar jika pilkada yang harus mengeluarkan biaya besar memiliki kerawanan terhadap korupsi.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan memilih calon yang memiliki portofolio antikorupsi.

“Kalau calonnya pernah pemerintahan, seberapa antikorupsi dia ketika menjabat. Kalau dia swasta, seberapa antikorupsi dia dalam berwiraswasta,” kata Donal. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sohibul Iman - Sudirman Said

Sudirman: 27 Juni Akan Muncul Pemimpin Baru Yang Bekerja Keras untuk Rakyat

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur nomor urut dua dalam Pilgub Jateng 2018, Sudirman Said, optimis akan lahir pemimpin baru di Jawa Tengah usai pencoblosan...
habib rizieq shihab

Miliki Pengaruh Besar, Tempatkan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Umat Saat Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa pengaruh Habib Rizieq Shihab sangat diperhitungkan jelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu,...

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...