Berdasar Fakta Persidangan, KPK Sebut Uang Korupsi Eks Bupati Cirebon Mengalir ke PDIP


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp51 miliar selama menjabat.

Uang itu diperoleh Sunjaya lewat gratifikasi dan suap terkait jabatan, dan diduga menyamarkan dan menyembunyikan lewat sejumlah cara seperti dialihkan ke rekening lain, dibelikan tanah dan mobil atas nama orang lain.

Selain itu, KPK juga menemukan aliran uang sekitar Rp250 juta ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sesuai fakta persidangan yang muncul di sidang Sunjaya dalam kasus suap jual beli jabatan.

Diduga uang itu digunakan untuk penyelenggaraan kongres Sumpah Pemuda yang digelar PDIP pada 2018 dengan Ketua Panitia, Politisi PDIP Nico Siahaan.

“Diduga uang itu berasal dari tersangka SUN yang digunakan saat itu untuk pembiayaan kongres Sumpah Pemuda PDIP tahun 2018. Itu sudah muncul di fakta sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/10).

Uang tersebut, ungkap Febri, sudah dikembalikan Nico Siahaan usai hadir sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Sunjaya di Pengadilan Tipikor Bandung pada Maret 2019 lalu.

“Sesuai fakta persidangan yang sudah muncul, ada uang sekitar Rp 250 juta itu sudah dikembalikan dan kami sita,” ujar Febri.

Dalam persidangan pada 14 Maret 2019 lalu, Nico Siahaan mengakui menerima uang sumbangan dari Sunjaya, namun ia langsung mengembalikannya keesokan harinya.

“Disumbang hari ini, besoknya (Sunjaya, red) ditangkap. Kami hanya menyimpan, kemudian kami kembalikan ke KPK,” ungkap Nico waktu itu.

Untuk diketahui, Sunjaya saat ini adalah terpidana dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus suap terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sunjaya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018 di Pendopo Kabupaten Cirebon. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Sunjaya pada Rabu (22/5/2019) setelah terbukti dipersidangan.

Walau duduk sebagai tersangka, Sunjaya tetap berhasil jadi pemenang Pilkada Kabupaten Cirebon 2019. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah melantik Sunjaya sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (17/5) lalu.

Namun, Sunjaya hanya menikmati jabatannya tersebut selama lima menit, karena setelah pelantikan itu, ia langsung dinonaktifkan dan digantikan pejabat sementara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

close