Bambang Widjojanto: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan

0
46
Bambang Widjajanto
Bambang Widjajanto, Mantan Wakil Ketua KPK. (Foto: Istimewa)

MALANG, SERUJI.CO.ID –┬áMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengemukakan saat ini penegakan hukum di Indonesia cukup mengkhawatirkan dan kondisi tersebut merupakan bentuk peniadaan kesejahteraan sosial dan keadilan.

“Ada hal-hal mengkhawatirkan yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, di antaranya distribusi kekuasaan yang terfragmentasi, pembajakan ruang publik dan media massa serta perampokan sumber daya alam,” kata Bambang Widjojanto saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional “Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/12).

Menurut dia, kondisi yang tercermin seperti sekarang ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat, bahkan sudah mengabaikan tingkat kesejahteraan sosial.

Orde Reformasi, lanjutnya, merupakan antitesa dari Orde Baru, namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Orde Reformasi ini hanya sekadar orde baru yang memiliki KPK.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMM Moh Najih mengkritisi program Nawa Cita yang sudah dijanjikan pasangan Jokowi – JK saat kampanye Pemilihan Presiden 2014.

Menurutnya, ada beberapa poin terkait penegakkan hukum pada masa Jokowi-JK yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, pembentukan Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) juga dinilai kurang efektif.

“Satgas Saber Pungli, melakukan beberapa kegiatan pengawasan yang berlebihan, khususnya di tingkat desa, sehingga perangkat desa dalam penggunaan dana desa tidak maksimal,” ujarnya.

Senada dengan Najih, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Tata Wijayanta juga membahas tentang Nawa Cita Jokowi-JK, namun lebih fokus dalam hal penegakan hukum perdata.

“Ada beberapa yang harus dibenahi dalam penegakan hukum saat ini, antara lain sisi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum serta lemahnya penerapan berbagai peraturan,” ujarnya.

Konferensi Nasional Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMM itu bertajuk “2nd National Conference Post Graduate Students of Law 2017” dengan tema “Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK” tersebut sebagai rangkaian memeperingarti Hari Antikorupsi Internasional 2017.

Dalam konferensi tersebut, juga dihadiri beberapa perwakilan universitas, yakni dari Universitas Negeri Malang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Sahid Jakarta dan Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Wapres Minta Menag Revisi 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk merevisi daftar pendakwah yang direkomendasikan karena sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya...

Banyuwangi Masuk Kota Cerdas ASEAN

BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama dengan Jakarta dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masuk dalam jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart...

Korban Tewas Jatuhnya Pesawat di Kuba Jadi 111 Orang

HAVANA, SERUJI.CO.ID - Jumlah korban tewas pada salah satu bencana udara terburuk di Kuba meningkat menjadi 111 pada Senin (21/5), sementara Meksiko menangguhkan kegiatan...
ekonomi syariah

MUI Dukung 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama yang merilis daftar nama mubaligh karena sifatnya untuk pencegahan terhadap...
Siswa SMA/MAN

Jawa Timur Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Korsel

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Timur menjajaki kerja sama pendidikan dengan Korea Selatan setelah ada pertemuan kepala sekolah SMA/SMK se-Surabaya dengan sebuah konsultan...