Bambang Widjojanto: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan

MALANG, SERUJI.CO.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengemukakan saat ini penegakan hukum di Indonesia cukup mengkhawatirkan dan kondisi tersebut merupakan bentuk peniadaan kesejahteraan sosial dan keadilan.

“Ada hal-hal mengkhawatirkan yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, di antaranya distribusi kekuasaan yang terfragmentasi, pembajakan ruang publik dan media massa serta perampokan sumber daya alam,” kata Bambang Widjojanto saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional “Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/12).

Menurut dia, kondisi yang tercermin seperti sekarang ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat, bahkan sudah mengabaikan tingkat kesejahteraan sosial.

Orde Reformasi, lanjutnya, merupakan antitesa dari Orde Baru, namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Orde Reformasi ini hanya sekadar orde baru yang memiliki KPK.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMM Moh Najih mengkritisi program Nawa Cita yang sudah dijanjikan pasangan Jokowi – JK saat kampanye Pemilihan Presiden 2014.

Menurutnya, ada beberapa poin terkait penegakkan hukum pada masa Jokowi-JK yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, pembentukan Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) juga dinilai kurang efektif.

“Satgas Saber Pungli, melakukan beberapa kegiatan pengawasan yang berlebihan, khususnya di tingkat desa, sehingga perangkat desa dalam penggunaan dana desa tidak maksimal,” ujarnya.

Senada dengan Najih, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Tata Wijayanta juga membahas tentang Nawa Cita Jokowi-JK, namun lebih fokus dalam hal penegakan hukum perdata.

“Ada beberapa yang harus dibenahi dalam penegakan hukum saat ini, antara lain sisi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum serta lemahnya penerapan berbagai peraturan,” ujarnya.

Konferensi Nasional Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMM itu bertajuk “2nd National Conference Post Graduate Students of Law 2017” dengan tema “Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK” tersebut sebagai rangkaian memeperingarti Hari Antikorupsi Internasional 2017.

Dalam konferensi tersebut, juga dihadiri beberapa perwakilan universitas, yakni dari Universitas Negeri Malang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Sahid Jakarta dan Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER