Akibat drg Masrial Ditahan Kejari, Operasi Gratis Bibir Sumbing 40 Pasien Ini Terancam Batal

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sekitar 40 orang pasien bibir sumbing yang seharusnya dapat mengikuti operasi gratis melalui program Smile Train, di Bengkulu, hari ini, Jumat (30/11), terancam batal dilaksanakan.

Pasalnya, dokter spesialis bedah yang akan melakukan operasi tersebut, Dr. drg. Masrial, SpBM saat ini ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru.

“Yang di Bengkulu mudah-mudahan jadi, karena kemarin dari Bengkulu minta bapak yang menangani, tapi kan ditahan jadi diupayakan junior-juniornya, karena pasien terlanjur terkumpul dan hadir,” ujar istri Masrial, Dr. drg. Elita Rafni, SpProst, saat dihubungi SERUJI, Jumat (30/11).

Masrial adalah salah satu dokter spesialis bedah mulut terbaik yang dimiliki Riau. Berdasarkan keterangan Elita, suaminya yang saat ini sedang berada di balik sel tahanan merupakan dokter dengan segudang prestasi.

Baca juga: Berniat Bantu Pasien dan Rumah Sakit, Tiga Dokter Ini Malah Jadi Tahanan Jaksa

“Tahun 2017 mendapat penghargaan sebagai dokter sumbing terbaik saat Smile Train berlangsung. Tahun 2018 beliau juga mendapat penghargaan dari MURI sebagai dokter yang menangani operasi bibir sumbing terbanyak di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, tiga orang dokter spesialis yang bertugas di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, ditahan Kejari Pekanbaru setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Polresta Pekanbaru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Ketiga dokter tersebut adalah dr Welly Zulfikar SpB(K)KL, dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE dan Dr drg Masrial SpBM.

Baca juga: Sejawatnya Ditahan Kejaksaan, Mulai Hari Ini Dokter Bedah se Riau Mogok Operasi

Tak hanya tiga dokter tersebut, dua orang lain dari swasta yakni; Yuni Efrianti SKp selaku Direktur CV PMR dan karyawannya, Mukhlis, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima orang tersebut diduga melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dengan taksiran kerugian oleh BPKP sebesar Rp 420 juta.

Kelimanya dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Nia)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi