close

Ahmad Heryawan Tidak Hadir Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Namun, Ahmad Heryawan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa pemberitahuan.

“Ada satu saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta yang tidak hadir adalah Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat, tadi tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kami belum mendapat informasi terkait alasan ketidakhadiran yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/12).

Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Nanti akan dipanggil kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami harap ketika dipanggil agar datang memenuhi panggilan dan berbicara secara benar dengan memberikan keterangan pada penyidik. Tentu pemanggilan nanti sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara,” kata Febri.


Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (19/12).

Aher disebut mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, pada 23 November 2017.

Dalam surat itu, Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Perihal surat itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi sesuai hasil rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 10 November 2017.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro. Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta. (Ant/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Minta Kasus Kivlan Zen Diselesaikan Secara Hukum, Begini Penjelasan Ryamizard

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus hukum yang menimpa mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen harus diselesaikan secara prosedur hukum.

Puji Ketua MK Anwar Usman, Sandiaga: Pernyataannya Sangat Menggetarkan Hati

Menurut Sandiaga apa yang disampaikan Anwar Usman dinilainya bijak dan sangat menggetarkan hati.

Kominfo Tidak Akan Batasi Akses Medsos Apabila Kondusif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan...

350 Personel Polda Jambi Disiagakan Jelang Keputusan Sidang MK

JAMBI, SERUJI.CO.ID - Demi menjaga situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat...

Anwar Usman Tegaskan MK Bekerja Secara Independen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman...

MK Memulai Sidang PHPU Pilpres 2019 Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum...

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Puji Ketua MK Anwar Usman, Sandiaga: Pernyataannya Sangat Menggetarkan Hati

Menurut Sandiaga apa yang disampaikan Anwar Usman dinilainya bijak dan sangat menggetarkan hati.

Minta Kasus Kivlan Zen Diselesaikan Secara Hukum, Begini Penjelasan Ryamizard

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus hukum yang menimpa mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen harus diselesaikan secara prosedur hukum.