close

Abaikan Menkopolhukam, KPK Didesak Lanjutkan Penetapan Cakada Tersangka Korupsi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah (cakada) yang sedang bersaing di Pilkada 2018, dengan tetap melanjutkan penetapan tersangka.

“KPK harus tetap melanjutkan penetapan tersangka peserta pilkada bila memang terindikasi melakukan korupsi. Semua orang sama di mata hukum,” kata Koordinator Komunitas Pers-Pemerhati Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut Girindra, jika Wiranto menggunakan dalih stabilitas nasional, maka sudah ada aparat TNI dan Polri yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Lagi pula, kata Girindra, pendekatan keamanan untuk stabilitas yang berlebihan, justru menunjukkan kemunduran demokrasi. Di sisi lain, dia menilai akan lebih repot lagi jika ternyata tersangka justru terpilih menjadi kepala daerah.


“Kalau yang bersangkutan terpilih, akan lebih parah lagi. Sudah pasti diganti Kemdagri, jadi percuma saja,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta berpendapat pernyataan Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak seharusnya disampaikan. Apalagi sebagai penyelenggara negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada calon kepala daerah di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018.

Menurut Kaka, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh, dan dari sisi hukum penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

“KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan ‘opini publik’, sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata dia, harus mendukung langkah penegakan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

“Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan,” katanya.

KIPP Indonesia juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, karena berada bersama Menko Polhukuam saat memberikan pernyataan tersebut. (Ant/Hrn)

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Kampanye Terbuka Perdana di Banten, Jokowi Ajak Pendukung Lawan Hoaks

“Kalau kabar seperti itu didiamkan, nanti akan dianggap benar. Makanya harus direspons, dilawan dan harus diluruskan,” kata Jokowi

Sebut Al-Liwa Berkibar di Kampanye Prabowo, TKN: Bukti Eks HTI di Belakang Prabowo-Sandi

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata Ace.

Mimpi Indonesia Melaju ke Putaran Final Piala Asia U-23 Dikandaskan Vietnam

Di menit akhir pertandingan, pada menit ke-90+3, Vietnam akhirnya berhasil mencetak gol melalui sundulan gelandang Trieu Viet Hung memanfaatkan umpan tendangan sudut.

Nilai Keberhasilan Pembangunan MRT Karena Kepemimpinan Jokowi Efektif, Begini Penjelasan TKN

Menurut Ace, telah sekian banyak Gubernur DKI Jakarta merencanakan pembangunan MRT, namun, di era kepemimpinan Gubernur Jokowi lah pembangunan MRT dimulai.

Resmikan MRT Fase Pertama, Jokowi: Kita Mulai Peradaban Baru

"Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta, fase pertama," ujar Presiden.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

Kampanye Terbuka Perdana di Banten, Jokowi Ajak Pendukung Lawan Hoaks

“Kalau kabar seperti itu didiamkan, nanti akan dianggap benar. Makanya harus direspons, dilawan dan harus diluruskan,” kata Jokowi

Sebut Al-Liwa Berkibar di Kampanye Prabowo, TKN: Bukti Eks HTI di Belakang Prabowo-Sandi

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata Ace.

Nilai Keberhasilan Pembangunan MRT Karena Kepemimpinan Jokowi Efektif, Begini Penjelasan TKN

Menurut Ace, telah sekian banyak Gubernur DKI Jakarta merencanakan pembangunan MRT, namun, di era kepemimpinan Gubernur Jokowi lah pembangunan MRT dimulai.

Jokowi: Selama 4,5 Tahun Difitnah Saya Diam, Hari Ini Saya Akan Lawan !

Saya diam saja tetap masih dituding antek asing. Tapi sekarang dihadapan warga Jogja saya akan lawan

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Tidak Terbukti Keterlibatan Prajurit di Acara Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Pada saat pensiun, RAT mengembalikan mobil dinas namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Khofifah Mengaku Kaget Namanya Disebut Romi Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi dalam bentuk apa yang disampaikan (Romi)," kata Khofifah.
video

Viral Video Mobil Berplat TNI di Kampanye Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

Sebuah video yang memperlihatkan mobil berplat TNI dalam acara kampanye pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga hari ini, Jumat (22/3) viral di media sosial.