20 Jaksa Tangani Kasus Korupsi APBD Sulbar

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menunjuk 20 tim jaksa penuntut umum (JPU) dalam menangani kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 senilai Rp360 miliar.

“Perkaranya sudah rampung dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mamuju. Tim JPU juga sudah ditunjuk untuk menangani kasusnya,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin, di Makassar, Jumat (20/4).

Adapun tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Provinsi Sulbar ini berjumlah empat orang, kesemuanya adalah pimpinan dewan, yakni Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Harun, dan Munandar Wijaya.

Ia mengatakan, dengan telah dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Sulbar selanjutnya tinggal menunggu penetapan jadwal sidang perkara dari pihak pengadilan.

“Kami sudah limpahkan penanganannya ke Kejari Mamuju dan mengenai jadwal sidangnya itu nanti sisa kejari dengan pihak pengadilan karena proses penyelidikan dan penyidikan sudah kami lakukan di Kejati,” katanya lagi.

Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju Cahyadi Sabri yang dikonfirmasi terpisah, juga mengatakan perkara itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan hanya menunggu jadwal sidang dari panitera.

“Sudah kami limpahkan dan tunggu jadwal sidang dari paniteranya. Untuk tim jaksa penuntut itu ada 20 orang yang ditunjuk,” katanya.

Tim JPU yang berjumlah 20 orang tersebut merupakan tim jaksa gabungan dari jaksa Kejari Mamuju dan Kejati Sulsel.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” katanya pula.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER