DPR Panggil Manajemen Facebook Terkait Kebocoran Data

0
18
Facebook

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi I DPR akan memanggil manajemen Facebook Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa, terkait kebocoran data 1 juta pengguna Facebook Indonesia.

“Agenda RDPU dengan memanggil pihak Facebook Indonesia jadi digelar pada Selasa (17/4) pagi. Kemarin pihak Facebook sudah mengirimkan bahan rapat,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari di Jakarta, Selasa (17/4).

Dia mengatakan Komisi I DPR akan meminta pihak Facebook mempresentasikan mengapa kejadian bocornya data satu juta pengguna Facebook bisa terjadi.

Menurut dia, Komisi I DPR RI perlu mendapatkan gambaran dan risiko terjadinya kebocoran data tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kami belum bisa mengukur seberapa jauh dampak dari kejadian itu sebelum mendapatkan gambaran rinci dari pihak Facebook. Setelah itu kami akan menentukan langkah tindak lanjutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI dijadwalkan memanggil manajemen Facebook pada pekan lalu namun batal.

Komisi I DPR menjadwal ulang pemanggilan manajamen Facebook menjadi pekan ini untuk dimintai penjelasan terkait bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia dalam kasus Cambridge Analytica.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah meminta Facebook menutup aplikasi pihak ketiga karena penyalahgunaan data pengguna oleh Cambridge Analytica melalui aplikasi pihak ketiga berupa kuis.

“Kami minta Facebook untuk melakukan shutdown atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terutama kuis-kuis semacam Cambridge Analytica. Itu dimatikan dulu di Indonesia,” ujar Rudiantara di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis (5/4), setelah melakukan pertemuan dengan pihak Facebook.

Rudiantara juga meminta audit dari Facebook atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak lain agar tidak sampai berdampak pada masyarakat Indonesia.

Semua media sosial, termasuk Facebook harus patuh dengan aturan di Indonesia, kata dia, terutama pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi karena kasus Cambridge Analytica soal data pribadi. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Uang Rupiah

Jelang Ramadhan, BI Siapkan Rp3,9 Triliun Uang Kartal

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan Rp3,9 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di Sulsel menjelang Ramadhan 2018. "Sudah dihitung...
palu hakim

Hakim Vonis Edy Rumpoko Tiga Tahun Penjara

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID - Majelis hakim yang diketuai oleh Unggul Warso Mukti memvonis mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Edy Rumpoko selama tiga tahun kurungan...
Miras

Polres Pamekasan Musnahkan Ratusan Botol Miras

PAMEKASAN, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Pamekasan, Jawa Timur, Jumat memusnahkan ratusan botol minuman keras hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2018 yang digelar Polres setempat...
Tim Pemantau Medsos

Soekarwo Ajak Forkopimda Berantas Miras Oplosan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memberantas penyakit sosial di tengah masyarakat yang semakin meresahkan, salah...
mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji UU KUP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian aturan kuasa hukum wajib pajak yang tercantum dalam UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...