DPR Minta Facebook Tindak Tegas Aplikasi Bocorkan Data

JAKARTA, SERUJI.CO.ID– Komisi I DPR RI meminta Facebook menindak tegas aplikasi yang ada di penyelenggara sistem elektronik tersebut yang telah membocorkan data pengguna khususnya di Indonesia.

“Kami meminta lebih dari 100.000 aplikasi yang ada di Facebook harus mendapatkan tindakan apabila terbukti terjadi membocorkan data pengguna misalnya aplikasi yang dikembangkan Dr. Kogan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W. Yudha usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan manajemen Facebook di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/3).

Dia meminta Facebook mengubah kebijakannya tersebut karena selama ini tidak ada tindakan tegas ataupun penalti kepada aplikasi di Facebook.

Satya mengatakan bahwa Komisi I DPR RI juga meminta Facebook untuk segera menyampaikan hasil auditnya terkait dengan kebocoran data tersebut meskipun saat ini sedikit terganggu karena Information Commissioner’s Office (ICO) Inggris sedang melakukan investigasi.

Baca juga: DPR Nilai Facebook Tidak Perlu Ditutup

“Akan tetapi, Komisi I DPR RI meminta supaya itu segera disampaikan kepada kami karena dari hasil audit itu menunjukkan keseriusan Facebook dalam penanganan kebocoran data yang dilakukan oleh salah satu bekas web developer yang bernamanya Dr. Kogan,” ujarnya.

Ketiga menurut dia, Komisi I DPR meminta Facebook mengubah pengaturan bawaan karena penggunanya di Indonesia tidak mampu atau mengerti.

Hal itu menurut dia juga membantu digital e-literasi masyarakat Indonesia dengan melindungi data pengguna Facebook di Indonesia.

“Apabila ada aplikasi meminta kembali ke pengguna dan memungkinkan data itu kembali dibagikan menjadi pertanyaan berikutnya. Tapi dasarnya adalah menjaga privasi data yang kita miliki,” katanya.

Baca juga: Facebook Indonesia Minta Maaf Terkait Kebocoran Data

Keempat menurut politikus Partai Golkar itu, Komisi I DPR meminta Facebook mematuhi hukum yang ada di Indonesia, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi.

Ia menilai apabila ke depannya ada kejadian menyangkut perlindungan ada pribadi yang merugikan penggunanya, tidak menutup kemugkinan mereka mendapat sanksi hukum sampai pidana.

“Hal itu yang tadi disampaikan ke Facebook sehingga dia tahu bagaimana dia menghadapi peraturan dan juga pemangku kebijakan di Indoneaia. Karena ini merupakan pertemuan pertama, kami minta mereka segera menyampaikan hasil auditnya dan kami akan kembali panggil mereka,” katanya.

Satya mengatakan bahwa RDPU itu juga membuat kesimpulan bahwa apabila Facebook tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, Komisi I DPR RI menyarankan agar pemerintah memblokir Facebook.

Ia mengatakan bahwa Komisi I DPR memberikan tenggat waktu selama 2 pekan hingga 1 bulan untuk menyelesaikan masalah tersebuf karena ICO di Inggris masih melakukan investigasi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.