Amien Rais: Jokowi Harus Hentikan Kriminalisasi Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Penasehat Presidium Alumni 212 Amien Rais mengimbau pemerintahan Presiden Jokowi tidak melakukan kriminalisasi kepada Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.

“Jadi saya pesan rezim penguasa ini agar-agar hati-hati, umat Islam itu tidak pernah mencari gara-gara. Tapi kalau imam besarnya dihina, diplintir proses hukum untuk memojokkan imam besar kita ini, maka saya sudah mengatakan hati-hati,” kata Amien Rais di Jakarta, Selasa (20/2).

Menurut dia, tuduhan percakapan pornografi yang dituduhkan kepada Habib Rizieq Shihab tidak berdasar.

“Jadi tolong, tuduhan percakapan pornografi yang dituduhkan itu dibandingkan dengan prostitusi ala Alexis dan lain-lain, itu bukan seperseribunya,” katanya.


Dia meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan polisi agar tidak melanjutkan kasus yang dituduhkan kepada Habib Rizieq tersebut.

“Pak Jokowi saya sampaikan hati-hati. Anda adalah lurah negeri ini, beritahu aparat keamanan jangan jumawa, jangan takabur, karena kita juga pemilik sah negeri ini. Negeri ini milik kita semua, jadi jangan macam-macam,” katanya.

BACA JUGA:  Novel Baswedan Akan Letakkan Jabatan Ketua WP KPK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengkonfirmasi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air pada Rabu (21/2).

Habib Rizieq diketahui akan pulang bersama istrinya Fadhlun Yahya dari Arab Saudi pada malam ini pukul 20.00 waktu setempat dan akan tiba di Bandara Soekarno Hatta Terminal 2D pada Rabu (21/2) pukul 09.00 WIB.

Untuk menyambut kepulangan Habib Rizieq, PA 212 dan para pendukungnya akan berkumpul di Masjid Baitul Amal, Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat pada pukul 20.00 malam ini. Mereka diagendakan akan berada di sana hingga Kamis (22/2). (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi