Penyatuan Sunda dan Jawa Lewat Sebuah Nama Jalan

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Perang Bubat yang berlangsung pada abad ke-14 berdampak besar bagi kehidupan orang Sunda dan Jawa. Perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi ini berlangsung saat pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk.

Terjadi perselisihan antara Patih Gajahmada dari Majapahit dan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda.

Konon katanya, akibat peristiwa ini orang Sunda dan Jawa tidak bisa disatukan, khususnya dalam hal perkawinan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menyebutkan ada semacam emosi kolektif antara orang Sunda dan orang Jawa akibat Perang Bubat.

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat tersebut mencoba untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi selama 661 tahun antara orang Sunda dan orang Jawa melalui sebuah rekonsiliasi budaya, yakni melalui jalan.

Bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (6-3-2018), tiga kepala daerah berkumpul. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Timu, Soekarwo.

Penyatuan dua etnis ini melalui sebuah rekonsiliasi budaya bukan sekadar acara seremonial semata.

Gubernur Aher mengatakan bahwa budaya damai atau rekonsiliasi dapat dibangun melalui kejujuran, hidup berbagi, saling menghormati, dan merawat perbedaan.

Ia menilai sudah bukan saatnya lagi mempertahankan isu-isu emosional dari masa lalu, termasuk mengungkit-ungkit peristiwa Pasunda Bubat.

Walaupun demikian, peristiwa tersebut baru ditulis 2 abad setelahnya, yakni pada abad ke-16 dalam sebuah karya sastra berjudul Kidung Sunda (Kidung Sundayana).

Pasundan Bubat adalah sejarah, kata dia, fakta empiris yang tidak terhapus dari catatan bangsa Indonesia sehingga peristiwa Pasunda Bubat tidak boleh dilupakan namun maafkanlah pihak yang dianggap bersalah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.