Yasonna Tanggapi Soal Pernyataan Kuasa Hukum Novanto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi pernyataan kuasa hukum Setya Novanto yang menyinggung namanya tidak ada dalam dakwaan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el).

“Pokoknya kami serahkan ke profesional. Aman lah itu,” kata Yasonna di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (20/12).

Sebelumnya, Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto mempermasalahkan tidak adanya nama-nama seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey seusai agenda pembacaan dakwaan Novanto.

“Sudah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu kau harus percaya itu aman,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.


Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto ketiganya disebut menerima aliran dana proyek KTP-el senilai Rp5,95 triliun.

Olly Dondokambey, mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS.

Ganjar Pranowo, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah menerima sejumlah 520 ribu dolar AS.

Yasonna Laoly menerima sejumlah 84 ribu dolar AS, di mana saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar dari PDI-Perjuangan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-el.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant/SU01)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Apa Untungnya Bagi Ummat Islam Jika Partai-Partai Islam Terpuruk?

SERUJI.CO.ID - Pilpres dan Pileg yang diadakan serentak pada...

Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Memprihatinkan, dari 5 partai Islam hanya 1 yang diprediksi lolos PT dalam Pemilus 2019.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Survei LSI: Elektabilitas Gerindra Makin Cemerlang, Pepet PDI Perjuangan

Partai besutan capres Prabowo Subianto makin cemerlang menuju hari pencoblosan 17 April. Simak elektabilitasnya..

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Memprihatinkan, dari 5 partai Islam hanya 1 yang diprediksi lolos PT dalam Pemilus 2019.

Survei LSI: Walau Naik 2,1 Persen, Elektabilitas Demokrat Masih di Urutan Buncit dari 5 Partai Besar

Demokrat masih belum beranjak dari posisi paling buncit dari 5 partai besar di Indonesia.

Survei LSI: Elektabilitas Gerindra Makin Cemerlang, Pepet PDI Perjuangan

Partai besutan capres Prabowo Subianto makin cemerlang menuju hari pencoblosan 17 April. Simak elektabilitasnya..

TERPOPULER

Dua Anak Presiden Ini Juga Mencuit Saat Prabowo “Ragu” Soal Unicorn

Ramai soal unicorn, dua anak Presiden ini pun ikut nimbrung dengan cuitannya.

Didampingi Istri, Jokowi Tiba di Lokasi Debat Capres Putaran Kedua

Calon presiden nomor urut 01 Jokowi didampingi istri, tiba di lokasi debat Capres putaran kedua yang digelar di Hoten Sultan, Jakarta.

Nilai Jokowi Lebih Unggul Debat, JK: Prabowo Jujur Akui Keberhasilan Pemerintah

Menurut Jusuf Kalla, Jokowi unggul dari Prabowo dalam Debat Capres putaran kedua. Benarkah?

Shalat Jumat di Masjid Kauman, Prabowo Diberi Tempat di Shaf Depan

Calon Presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto melaksanan shalat Jumat di Masjid Kauman, Semarang, Jumat (15/2)

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.