Yasonna Tanggapi Soal Pernyataan Kuasa Hukum Novanto

1
145
yasonna laoly, menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi pernyataan kuasa hukum Setya Novanto yang menyinggung namanya tidak ada dalam dakwaan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el).

“Pokoknya kami serahkan ke profesional. Aman lah itu,” kata Yasonna di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (20/12).

Sebelumnya, Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto mempermasalahkan tidak adanya nama-nama seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey seusai agenda pembacaan dakwaan Novanto.

“Sudah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu kau harus percaya itu aman,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto ketiganya disebut menerima aliran dana proyek KTP-el senilai Rp5,95 triliun.

Olly Dondokambey, mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS.

Ganjar Pranowo, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah menerima sejumlah 520 ribu dolar AS.

Yasonna Laoly menerima sejumlah 84 ribu dolar AS, di mana saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar dari PDI-Perjuangan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-el.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant/SU01)

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
bambang soesatyo

DPR Minta Kemenag Beri Penjelasan Terkait Rekomendasi 200 Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama menjelaskan terkait kebijakan mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubaligh, agar tidak terjadi keresahan di...
operasi pasar

Bulog Siapkan Operasi Pasar Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Aparat Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Tangerang, Banten, mempersiapkan operasi pasar (OP) sebagai antisipasi lonjakan harga sembako di pasar tradisional dan pusat...

Fitriani Gagal Rebut Angka Pertama Piala Uber Lawan Malaysia

BANGKOK, SERUJI.CO.ID - Pemain Indonesia Fitriani gagal meraih angka pertama bagi tim putri Indonesia, setelah menyerah kepada Soniia Cheah dari Malaysia 21-10, 17-21, 14-21...
tenaga kerja asing

Terkait Serbuan TKA, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

PADANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menanggapi isu maraknya serbuan tenaga kerja asing khususnya dari China dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Senin (21/5), setelah salah...

Dikalahkan Persela Lamongan, Persija Ajukan Protes ke PSSI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persija Jakarta secara resmi mengajukan protes resmi kepada Komisi Disiplin PSSI dan PT Liga Indonesia Baru terkait kepemimpinan wasit Annas Apriliandi...