Wiranto Jelaskan Alasan Utama Pemerintah Bubarkan HTI

3
153
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberi penjelasan tentang alasan utama pemerintah mengambil langkah hukum membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menegaskan HTI mengancam kedaulatan negara, karena HTI ingin menghapus negara Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan Islam.

“Gerakan politik dari HTI mengusung ideologi khilafah,” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Wiranto menuturkan Pemerintah sudah mempelajari ideologi khilafah yang diusung HTI. Menurutnya, ideologi itu bertujuan menghapus suatu negara untuk dijadikan bagian dari pemerintahan Islam yang merupakan gabungan dari beberapa negara.

“Dari hasil pengamatan kita, setelah kita mempelajari berbagai literatur dan konsep-konsep ideologi khilafah, khilafah itu bersifat transnasional. Transnasional itu artinya berdedikasi meniadakan nation state, meniadakan negara bangsa untuk mendirikan pemerintahan Islam dalam konteks yang lebih luas lagi,” papar Wiranto.

Ia mengatakan, konsepsi negara khilafah versi HTI membahayakan konstruksi Indonesia sebagai negara republik.

“Sehingga negara bangsa jadi absurd, termasuk Indonesia, Pancasila, NKRI, UUD ’45, jadi absurd karena bukan bagian dari khilafah ini,” sambung mantan Panglima ABRI ini.

Wiranto memastikan, langkah membubarkan HTI tersebut bukan kebijakan gegabah. Sebab, pemerintah sudah sejak lama mengamati serta mengumpulkan bukti mengenai sistem khilafah HTI.

“Karenanya, kami berharap masyarakat tidak bingung. Keputusan ini tidak mendadak atau tiba-tiba, sudah ada langkah-langkah lain sebelumnya,” ujarnya.

Wiranto lalu menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir juga dilarang di sejumlah negara, termasuk negara-negara Islam di dunia.

“Ideologi khilafah ini telah dilarang di banyak negara. 20 Negara telah melarang kegiatan HTI, seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, Jordania, dan Malaysia. Kembali lagi ke pemahaman bahwa keberadannya akan mengancam nation state yang sudah lebih dulu tumbuh,” jelas Wiranto.

Selain itu juga menurut Wiranto, ada laporan di kepolisian kalau HTI banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

“Bahkan sudah terjadi konflik horizontal di masyarakat antara yang menolak dan HTI itu sendiri. Dari hari ke hari penolakan itu makin banyak. Kalau ada konflik horizontal akan membahayakan keamanan nasional dan mengganggu pembangunan nasional yang sedang kita kerjakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pembubaran HTI yang kekinian dalam proses hukum telah menjadi polemik banyak kalangan selama sepekan terakhir sejak diumumkan pemerintah, Senin (8/5/2017).

Kemudian, dalam jumpa pers dari pihak HTI, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menepis tuduhan organisasinya tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ismail mengatakan, sistem khilafah merupakan prinsip Islam. Sementara Islam tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 45.

 

EDITOR: Iwan Y

Komentar

BACA JUGA
ott, korupsi

OTT Oknum BPN Lhokseumawe Ditetapkan Jadi Tersangka

LHOKSEUMAWE, SERUJI.CO.ID - Tim Saber Pungli Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menetapkan salah seorang oknum PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN), S (54), menjadi tersangka hasil dari...
gunung agung

Promosi Pariwisata Bali Pasca Erupsi Gunung Agung

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, wilayah timur Bali, yang sempat beberapa...
Rudiantara

2019 Kominfo Targetkan Indonesia Terhubung Internet

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhubung jaringan internet dengan kecepatan tinggi pada 2019 sehingga semua orang...
Abhan

Bawaslu: Penyelenggaraan Pilkada Jangan Mudah Tergoda Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)...
Suap

Terkait Suap, KPU Jabar Panggil KPU Garut

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan memanggil jajaran KPU Garut untuk meminta klarifikasi terkait dugaan operasi tangkap tangan terhadap...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...