UNHCR: 800.000 Warga Rohingya Dalam Kondisi Sangat Akut di Bangladesh

0
52
Filippo Grandi
Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi

NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Lebih dari 800.000 pengungsi Rohingya Myanmar diduga hidup dalam situasi yang sangat akut, kata Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (2/11).

Grandi mengeluarkan pernyataan mengenai pengungsi Rohingya tersebut, sebagai perbandingan dengan 65 juta sampai 66 juta orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di dunia.

“Kami berbicara mengenai sebagian krisis paling rumit di Afrika terutama di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo,” kata Grandi kepada wartawan di luar ruang pertemuan Dewan Keamanan.

“Ada banyak perhatian pada situasi di Bangladesh –pengungsi Rohingya, yang datang dari Myanmar– dan pergerakan krisis tersebut, yang barangkali yang paling akut pada saat ini,” katanya.

Dari 800.000 pengungsi, kata para pejabat PBB 607.000 menyelamatkan diri dari kerusuhan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Utara, sejak 25 Agustus. Banyak desa dibumi-hanguskan dan warga desa menyelamatkan diri setelah kerusuhan mematikan merebak.

Akses ke Negara Bagian Rakhine –salah satu yang kurang berkembang di Myanmar– telah sangat dibatasi, kendati seorang pejabat senior PBB pada Oktober terbang di atas sebagian wilayah yang mengalami teror dan melaporkan ia melihat banyak desa yang terbakar.

“Ada dukungan buat peran yang bisa dimainkan oleh UNHCR dalam memfasilitasi pembahasan mengenai kepulangan secara sukarela, aman dan bermartabat jika dan ketika keadaan tercipta di Negara Bagian Rakhine agar ini bisa terjadi,” kata kepada Badan Pengungsi PBB tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua, Jumat (3/11) siang.

Ia menjelaskan karena pengungsi adalah masalah kemanusiaan, semuanya dibahas di dalam UNHCR sebagai “peristiwa non-politis”.

“Tapi itu adalah masalah yang tumpang-tindih dengan agenda perdamaian dan keamanan Dewan Keamanan. Jadi, penyelesaian masalah pengungsi pada dasarnya adalah politik,” tuturnya.

Orang menghadapi masalah tambahan sebab mereka secara hukum tak memiliki negara. Myanmar tidak mengakui kebanyakan orang Muslim tersebut sebagai warga negara, bahkan setelah mereka tinggal selama beberapa dasawarsa di Myanmar, yang kebanyakan warganya adalah pemeluk agama Buddha.

“Anda perlu menangani masalah kewarganegaraan yang sangat rumit,” kata Grandi.

“Tanpa itu, takkan ada jaminan mereka bisa pulang. Saya tidak tahu apakah kepulangan orang Rohingya dapat terjadi jika masalah ini tak diselesaikan,” imbuhnya.

“Ini –sebagaimana telah sering kami katakan– bukan cuma pengungsi, tapi ini adalah pengungsi yang tak memiliki negara. Jadi, ini adalah masalah yang rumit,” pungkasnya. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...