Tim Prabowo-Sandi Tegaskan Tidak Gunakan Isu SARA dalam Kampanye


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan tidak akan menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Jadi teman-teman bersepakat mendorong bahwasanya ini harus menjadi pertarungan gagasan. Jangan sampai ditarik pada isu-isu identitas dan SARA. Itu penting dan itu kami akan berusaha semaksimal mungkin,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak usai rapat di rumah Ketua BPN Djoko Santoso, Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (28/9) malam.

Kubu Prabowo-Sandiaga sepakat untuk menjadikan masa kampanye sebagai ajang untuk adu ide dan gagasan.

“Jadi kunci utamanya kami selalu menyuarakan bagaimana kontestasi pilpres ini bisa menjadi pilpres yang gembira. Jadi festival gagasan, festival ide,” kata Dahnil.

Seperti halnya dalam pertarungan tinju, walaupun bertarung tetapi harus fair dan tidak melakukan kecurangan.

“Seperti main tinju. Dia fair di dalam ring. Tapi kemudian tidak berlaku curang. Tidak berdebat menyinggung SARA, tidak menyinggung identitas,” tuturnya.

Dalam rapat itu juga memastikan semua tim kampanye harus bekerja dengan gembira. Pastikan bahwasanya kontestasi ini menjadi kontestasi memggembirakan.

Pemberian sanksi kepada kubunya yang melakukan isu SARA tentu ada, bahkan cawapres Sandiaga akan melakukan tindakan secara langsung.

“Namun, tentu saja kami harus berhati-hati terkait hal ini (sanksi) karena relawan dan pendukung tidak ada yang bisa kontrol. Selain tentu ajakan-ajakan persuasif. Itu yang bisa kita lakukan,” ucap Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.

Hadir dalam rapat itu, antara lain, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close