Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi


MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 15 Camat di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan Tim Prabowo-Sandi ke Bawaslu Sulsel terkait keberadaan mereka di sebuah video yang viral, yang terlihat memberikan dukungan pada capres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kalau kita melihat dari video yang berdurasi 1 menit 27 detik itu jelas ada bagian mendukung salah satu capres,” kata Tim Hukum sekaligus Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel, Edy Arsyam di kantor Bawaslu Sulsel di Makassar, Kamis (21/2).

Menurutnya, dalam video tersebut terekam jelas ada simbol-simbol dan pesan disampaikan para camat tersebut. Mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang semestinya tidak mengajak atau tersirat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres sebab itu dilarang dalam Undang-undang.

Selain itu menurutnya, mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo hadir dalam video tersebut terkesan memberikan komando, padahal seharusnya sebagai orang berpengalaman dalam politik tidak seharusnya melakukan hal tersebut.

“Kami sudah mulai merasa ada perlakuan yang tidak terlalu bagus lah. Tapi tetap kami masih mencari bukti-bukti, sebab ini sekadar informasi saja yang kami terima,”katanya.

Pihaknya tidak yakin bahwa para camat tersebut tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu kalau tidak ada yang berpolitik praktis di dalamnya.

“Kami tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi kami akan tetap mencari bukti-bukti baru untuk bisa menjadi pendukung di dalam hal pelaporan kami hari ini di Bawaslu Sulsel. Sementara ini kita laporkan hanya sebatas pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang bagi ASN,” katanya.

Mengenai dengan rekaman tersebut yang menjadi viral, kata dia, awalnya diterima dari media sosial yang beredar di kalangan grup WhatstApp. Setelah ditonton secara seksama maka ada kesan mempengaruhi konstituen dan pelanggaran bagi ASN.

Saat melapor, Edy Arsyam didampingi juru bicara Partai Gerindra Syawaluddin dan penasihat hukum Partai Gerindra Sulsel Syamsuddin Nur. Pihaknya juga membawa pulang tanda penerimaan laporan Bawaslu nomor 012/LP/PG/Bawaslu.Sulsel /27.00/II/2019.

Pelapor lainnya, Ketua Gerakan Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) Sulsel H Asruddin Bahar di kantor Bawaslu Sulsel menegaskan video tersebut melanggar Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Khusus pada pasal 493 dan 280 ayat 2, berbunyi para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Tidak hanya itu dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 pasal 6 ayat 2 juga mengatur tentang larangan ASN ikut berpolitik praktis apalagi berkampanye.

“Kita laporkan sesuai dengan faktanya, sebab video yang beredar secara luas ini merupakan adanya dugaan tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Sulsel menyatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu.

“Akan ditindaklanjuti nanti. Silakan siapa saja yang merasa keberatan bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran untuk selanjutnya di proses,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close