Tim Prabowo-Sandi Laporkan Camat se-Makassar Yang Ada di Video Dukung Jokowi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 15 Camat di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan Tim Prabowo-Sandi ke Bawaslu Sulsel terkait keberadaan mereka di sebuah video yang viral, yang terlihat memberikan dukungan pada capres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kalau kita melihat dari video yang berdurasi 1 menit 27 detik itu jelas ada bagian mendukung salah satu capres,” kata Tim Hukum sekaligus Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel, Edy Arsyam di kantor Bawaslu Sulsel di Makassar, Kamis (21/2).

Menurutnya, dalam video tersebut terekam jelas ada simbol-simbol dan pesan disampaikan para camat tersebut. Mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang semestinya tidak mengajak atau tersirat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres sebab itu dilarang dalam Undang-undang.

Selain itu menurutnya, mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo hadir dalam video tersebut terkesan memberikan komando, padahal seharusnya sebagai orang berpengalaman dalam politik tidak seharusnya melakukan hal tersebut.


“Kami sudah mulai merasa ada perlakuan yang tidak terlalu bagus lah. Tapi tetap kami masih mencari bukti-bukti, sebab ini sekadar informasi saja yang kami terima,”katanya.

Pihaknya tidak yakin bahwa para camat tersebut tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu kalau tidak ada yang berpolitik praktis di dalamnya.

“Kami tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi kami akan tetap mencari bukti-bukti baru untuk bisa menjadi pendukung di dalam hal pelaporan kami hari ini di Bawaslu Sulsel. Sementara ini kita laporkan hanya sebatas pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang bagi ASN,” katanya.

BACA JUGA:  Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Mengenai dengan rekaman tersebut yang menjadi viral, kata dia, awalnya diterima dari media sosial yang beredar di kalangan grup WhatstApp. Setelah ditonton secara seksama maka ada kesan mempengaruhi konstituen dan pelanggaran bagi ASN.

Saat melapor, Edy Arsyam didampingi juru bicara Partai Gerindra Syawaluddin dan penasihat hukum Partai Gerindra Sulsel Syamsuddin Nur. Pihaknya juga membawa pulang tanda penerimaan laporan Bawaslu nomor 012/LP/PG/Bawaslu.Sulsel /27.00/II/2019.

Pelapor lainnya, Ketua Gerakan Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) Sulsel H Asruddin Bahar di kantor Bawaslu Sulsel menegaskan video tersebut melanggar Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Khusus pada pasal 493 dan 280 ayat 2, berbunyi para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Tidak hanya itu dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 pasal 6 ayat 2 juga mengatur tentang larangan ASN ikut berpolitik praktis apalagi berkampanye.

“Kita laporkan sesuai dengan faktanya, sebab video yang beredar secara luas ini merupakan adanya dugaan tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Sulsel menyatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu.

“Akan ditindaklanjuti nanti. Silakan siapa saja yang merasa keberatan bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran untuk selanjutnya di proses,” katanya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi