Tim Kuasa Hukum Jokowi-KH Ma’ruf Akan Hadirkan Saksi dan Ahli Dalam Sidang MK Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma’ruf, I Wayan Sudirta, mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi dan ahli untuk membantah dalil pemohon perkara sengketa Pilpres 2019.

“Banyak hal yang akan dibuktikan, secara umum lagi saksi dan ahli akan membantah dan meluluhlantahkan permohonan pemohon yang panjang lebar,” ujar Wayan sebelum sidang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (21/6).

Kendati demikian Wayan enggan membocorkan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Lebih lanjut menurut Wayan, dalil permohonan pemohon terlalu banyak konsepsi dan teori, sehingga ketika permohonan semakin melebar dan memanjang maka dinilainya akan semakin sulit dibuktikan.


“Permohonan yang panjang lebar itu makin sulit dibuktikan dan kita makin mudah membantahnya dengan ahli dan saksi,” ujar Sudirta.

BACA JUGA:  Sebut Al-Liwa Berkibar di Kampanye Prabowo, TKN: Bukti Eks HTI di Belakang Prabowo-Sandi

Wayan melanjutkan bahwa pihaknya memahami kondisi para hakim konstitusi yang secara psikologi sudah lelah, sehingga pihaknya tidak akan membawa saksi dan ahli yang bertele-tele.

“Pasti ahlinya yang kuat dengan pengetahuan yang mumpuni, terkenal reputasinya bagus, dan saksi yang mengetahui persis kejadiannya,” ucap Sudirta.

Sidang keempat perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 ini akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat (21/6) pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait atau kubu Jokowi-KH Ma’ruf.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, dengan termohon KPU.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi