Tidak Penuhi Unsur Materil, Bawaslu Tolak Pelaporan Pidato Kebangsaan Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu kampanye diluar jadwal yang dituduhkan dilakukan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan yang disiarkan stasiun televisi swasta.

“Laporan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sidang pendahuluan, di Jakarta, Senin (4/2).

Bawaslu menilai laporan yang diajukan Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru itu hanya memenuhi unsur formil namun tidak memenuhi unsur materil, sebab masalah kampanye diluar jadwal merupakan kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pewakilan Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru, Benny Hutabarat menyatakan pihaknya kecewa karena laporan yang diajukan pihaknya bukan hanya soal kampanye diluar jadwal, melainkan juga terkait pelanggaran aturan rapat umum dan kampanye melalui media elektronik.

Namun dia dapat menerima proses yang dilakukan di Bawaslu tersebut. Dia menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang kini telah dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu.

“Proses di Gakkumdu masih berjalan, ini belum selesai. Proses penegakan hukum pidananya di Gakkumdu terus kami kawal. Kami tetap berkeyakinan pasangan capres 02 melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal,” katanya.

Sebelumnya Prabowo melakukan pidato kebangsaan yang disiarkan stasiun televisi swasta, dengan menjabarkan program serta visi-misinya. Menurut aturan, metode kampanye di media baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019. (Ant/SU01)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.