Tidak Akan Mencoblos di Pilpres 2019, Begini Alasan Warga Baduy Dalam

RANGKASBITUNG, SERUJI.CO.ID – Sejumlah warga Baduy Dalam yang tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, tidak akan mencoblos pada pesta demokrasi Pemilu 2019. Baik Pemilihan Presiden, maupun pemilihan legislatif.

Sarpin selaku pejabat kepala seksi pemerintahan Desa Kanekes kepada SERUJI di Rangkasbitung, Rabu (6/3) menuturkan keputusan warga Baduy Dalam tidak akan mencoblos pada Pemilu 2019 lebih karena adat, dan hal itu sudah dilakukan sejak beberapa Pemilu yang lalu.

Jumlah warga Baduy saat ini keseluruhannya mencapai sekitar 26 ribu jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 11.724 warga punya hak pilih, termasuk lebih dari 1.200 orang warga Baduy Dalam.

“Tapi pimpinan adat di Baduy yang disebut Pu’un hanya membolehkan warga Baduy Luar saja yang boleh mencoblos. Warga Baduy Dalam yang tinggal di kampung Cibeo, Cikertawana dan Cikeusik harus patuh pada adat,” ujar Sarpin.

BACA JUGA:  Belum Satupun Dalil Tim Prabowo Yang Diterima MK, Yusril Yakin Menangkan Sengketa Pilpres 2019

Sebelumnya, Saija warga Baduy Luar yang dipercaya menjadi Kepala Desa Kanekes melaporkan ke pejabat terkait dan KPU Lebak di Rangkasbitung, bahwa aturan adat itu sudah lama diterapkan.

Aturan adat di Baduy Dalam, kata Saija, tidak memperkenankan warga Baduy Dalam menerima bantuan apapun dari siapapun. Tidak boleh sekolah, tidak boleh memiliki rumah modern, memakai kendaraan bila bepergian, juga tidak boleh mencoblos saat Pemilu.

Larangan itu semata-mata agar warga Baduy Dalam –yang mengasingkan diri dari modernisasi– tetap menghormati tradisi yang sudah berabad abad ditaati.

Warga Baduy Dalam yang ketahuan melanggar adat akan diusir dari kawasan hunian dan pertanian Baduy Dalam. Jika sudah diusir maka warga Baduy Dalam itu akan menjadi warga Baduy Luar.

Sampai sejauh ini larangan adat tersebut selalu dipatuhi warga Baduy dan pemerintah.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi