Tidak Akan Mencoblos di Pilpres 2019, Begini Alasan Warga Baduy Dalam

RANGKASBITUNG, SERUJI.CO.ID – Sejumlah warga Baduy Dalam yang tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, tidak akan mencoblos pada pesta demokrasi Pemilu 2019. Baik Pemilihan Presiden, maupun pemilihan legislatif.

Sarpin selaku pejabat kepala seksi pemerintahan Desa Kanekes kepada SERUJI di Rangkasbitung, Rabu (6/3) menuturkan keputusan warga Baduy Dalam tidak akan mencoblos pada Pemilu 2019 lebih karena adat, dan hal itu sudah dilakukan sejak beberapa Pemilu yang lalu.

Jumlah warga Baduy saat ini keseluruhannya mencapai sekitar 26 ribu jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 11.724 warga punya hak pilih, termasuk lebih dari 1.200 orang warga Baduy Dalam.

“Tapi pimpinan adat di Baduy yang disebut Pu’un hanya membolehkan warga Baduy Luar saja yang boleh mencoblos. Warga Baduy Dalam yang tinggal di kampung Cibeo, Cikertawana dan Cikeusik harus patuh pada adat,” ujar Sarpin.

Sebelumnya, Saija warga Baduy Luar yang dipercaya menjadi Kepala Desa Kanekes melaporkan ke pejabat terkait dan KPU Lebak di Rangkasbitung, bahwa aturan adat itu sudah lama diterapkan.

Aturan adat di Baduy Dalam, kata Saija, tidak memperkenankan warga Baduy Dalam menerima bantuan apapun dari siapapun. Tidak boleh sekolah, tidak boleh memiliki rumah modern, memakai kendaraan bila bepergian, juga tidak boleh mencoblos saat Pemilu.

Larangan itu semata-mata agar warga Baduy Dalam –yang mengasingkan diri dari modernisasi– tetap menghormati tradisi yang sudah berabad abad ditaati.

Warga Baduy Dalam yang ketahuan melanggar adat akan diusir dari kawasan hunian dan pertanian Baduy Dalam. Jika sudah diusir maka warga Baduy Dalam itu akan menjadi warga Baduy Luar.

Sampai sejauh ini larangan adat tersebut selalu dipatuhi warga Baduy dan pemerintah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.