Terungkap Pengusul Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar, Mendagri: Presiden Jokowi

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Teka-teki siapa pengusul Komisari Jendral Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan, terjawab saat pelantikan Iriawan yang dilakukan hari ini, Senin (18/6) di Gedung Merdeka, Bandung.

Walau sebelumnya, pemerintah lewat Menkopohukan, Wiranto pada 23 Februari 2018 lalu telah menegaskan membatalkan wacana untuk mengangkat PJ Gubernur dari Jendral TNI/Polri. Namun faktanya hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo tetap melantik Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Tjahjo mengungkapkan bahwa yang memilih Iriawan adalah Presiden Jokowi, setelah sebelumnya ia sempat menyodorkan nama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kepada Presiden sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat.

“Presiden Jokowi memilih Iriawan, ya nggak apa-apa. Itu kan terserah Presiden,” ungkap Tjahjo usai melantik Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/6).


Dijelaskan juga oleh Tjahjo, bahwa Kemendagri sudah berusaha mengusulkan sesuai aspriasi publik. Terutama terkait permintaan Menkopolhukam yang meminta agar usulan Pj Gubernur dari unsur TNI/Polri aktif, ditiadakan.

BACA JUGA:  Jadi Cawapres, Polisi Tunda Penyelidikan Kasus Yang Diduga Libatkan Sandiaga Uno

Namun, lanjut Tjahjo, keputusan akhir berada di tangan Presiden Jokowi.

“Walaupun Mendagri usulkan sesuai aturan yang diyakini oleh Mendagri. Ya sudah. Akhirnya dengan Pak Iriawan, sudah dimutasikan dari pejabat aktif Polri ke Lemhannas,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak meminta khusus Iwan Bule dengan menolak usulan Kemendagri. “Tidak ada. Pak Hadi di daerah lain nanti,” tegas politisi PDIP ini.

Meski mendapat reaksi penolakan yang luas dari publik, Tjahjo menegaskan bahwa keputusan Presiden memilih M. Iriawan sudah sesuai undang-undang. Pelantikan yang dilakukan pun, lanjut dia, sudah sesuai undang-undang. Itulah yang ia pegang selama ini.

“Saya tidak akan mungkin sebagai Mendagri membuat kebijakan melantik seseorang tanpa dasar hukum. Kalau saya melanggar, saya bisa dipecat Pak Presiden,” tutupnya.
(ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

28 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi