Terkumpul Rp 750 Juta, Donasi Sumbar Peduli Rohingya Disalurkan Melalui ACT

PADANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit menyerahkan Donasi Sumbar Peduli Rohingya melalui lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Perwakilan Sumatera Barat, yang nanti disalurkan kepada warga muslim Rohingya di Myamar dan Bangladesh, pada Senin (2/10).

“Donasi Sumbar Peduli Rohingya, telah dikumpulkan sejak bulan lalu dan saat ini telah terkumpul sekitar Rp 750 juta. Hari ini kami serahkan kepada ACT untuk kemudian disalurkan agar mengurangi penderitaan masyarakat muslim Rohingya,” ujar Nasrul Abit usai menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan ACT.

Wagub Nasrul Abit juga menyatakan bantuan ini, bukan hari ini saja, akan tetapi nanti akan ada tahapan selanjutnya. Bantuan ini juga merupakan sumbangan dari seluruh pihak, baik itu diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi, instansi pemerintahan di provinsi, perbankan, dan masyarakat Sumatera Barat.

“Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terimakasih atas kepeduliannya dalam membantu saudara-saudara muslim Rohingya. Semoga ini menjadi amalan ibadah yang mulia,” ucap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit mengatakan, bantuan yang diberikan untuk tanggap darurat ini diperuntukkan untuk kebutuhan bahan makanan dan kebutuhan mendesak lainnya. Namun, kalau ACT menilai ada bentuk bantuan lain yang sangat dibutuhkan, Pemprov menyerahkan keputusan pada ACT.

Rekening “Sumbar Peduli Rohingya” dengan nomor 2101.0210.05697-2 di Bank Nagari masih dibuka. Kita berharap mudah-mudahan masih ada bantuan tambahan, yang masuk yang akan disalurkan pada tahap berikutnya, himbau Nasrul Abit.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumbar, Fadli Septaviandra menjelaskan, bahwa bantuan dari warga Sumatera Barat untuk warga Muslim Rohingya yang sedang mengalami kekerasan di Myanmar telah mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Jumlah itu berasal dari kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar,” ungkap Fadli.

Menurut Fadli, bantuan Pemprov Sumbar ini akan dikumpulkan terlebih dahulu bersama bantuan yang lainnya, kemudian disalurkan secara bersamaan agar lebih efektif.

Pada tahap I ini bantuan sebanyak 2000 ton beras dari Sumbar telah disalurkan oleh ACT bagi warga Muslim Rohingya di Myanmar dan pengungsi di Bangladesh.

“Penyalurannya dilakukan lewat jalur laut dengan estimasi perjalanan selama sepuluh hari,” terangnya. (Zardi/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER