Terkait Pelantikan Iriawan, Jokowi Disindir Suka Tabrak Undang Undang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya pelantikan Iriawan yang merupakan perwira tinggi Polri aktif dinilai melanggar perundang-undangan yang ada.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menganggap pelanggaran itu sudah bisa dilakukan Jokowi sebagai Presiden

“Ya sah sah saja ya, Iriawan menjabat Pj Gubernur Jawa Barat. Kan udah biasa Joko Widodo melanggar peraturan dan UU di republik ini. Wong namanya saja lagi kuasa,” ujar Arief lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Senin (18/6).

Sementara itu terkait Iriawan, Arief sangat yakin mantan Kapolda Metro Jaya itu tak akan berbuat curang dalam Pilgub Jabar sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak orang untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

“Apalagi  tinggal semingguan lagi. Hal ini terbukti ketika Pilkada DKI Jakarta dia (Iriawan) enggak mau tuh disuruh curang menangin Ahok-Djarot misalnya mengunakan anggota polisi untuk bagi bagi sembako di Pilkada DKI Jakarta,” imbuhnya.

Kedua, lanjut Arief, sudah kehendak bulat masyarakat Jawa Barat bahwa mereka akan memilih Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu untuk memimpin mereka.

“Jadi kalau sampai Sudrajat-Ahmad Syaiku dicurangi dengan operasi senyap pembagian sembako dan duit serta dihilangkan suaranya di KPU pasti masyarakat Jawa Barat akan ngamuk nanti. Karena itu parpol-parpolnya pemerintah yang mengusung Paslon kepala daerah jangan coba-coba Pemerintah Joko Widodo intervensi untuk melakukan kecurangan, seperti di Jawa Barat, Jateng, Kalbar, Sulsel dan banyak lagi,” sambungnya.

Tak lupa, Arief pun mengajak semua masyarakat Jabar untuk benar-benar ikut berpartisipasi untuk mengawasi jalannya Pilkada agar tidak ada celah Paslon yang diusung Parpol pendukung Jokowi melakukan kecurangan.

“Dan Asyik menjadi kepala daerah Jawa Barat yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat di Jawa Barat. Apalagi Ganti Presiden Joko Widodo tinggal menunggu tahun 2019 saja. Plt Gubernur Jabar saya yakin dia netral dan berani melawan perintah untuk berbuat curang di Pilkada, Iriawan terkenal professional apalagi posisinya cuma PLT Dan sudah mau pensiun Juga setelah itu udah di non job lagi sama Kapolri,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ