Soroti Ngabalin, Demokrat Minta Istana Tempatkan Orang Yang Lebih Beretika

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat, Rifai Darus menyoroti gaya komunikasi yang dipertontonkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin yang dinilai tidak beretika.

“Dengan nada yang tinggi, jiwa ngotot yang luar biasa, bahkan seolah-olah mengetahui segala hal dan mampu mewakili keputusan presiden terhadap sesuatu yang belum tentu diputuskan oleh seorang presiden,” ujar Rifai di Jakarta, Kamis (26/7).

Bahkan terakhir, lanjutnya, Ngabalin mengeluarkan pernyataan tentang cara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.

“Sungguh sangat lucu melihat Ngabalin berkesimpulan terhadap sesuatu pengetahuan yang minim terkait komunikasi kedua tokoh bangsa kita ini,” katanya.


Baca juga: Peringatkan Ngabalin, SBY: Saya Bukan Bawahan Jokowi

Terkait dengan peringatan SBY kepada Ngabalin atas pernyataan tersebut, Rifai mendukung penuh langkah SBY, agar kedepannya Ngabalin hati-hati dalam berbicara.

BACA JUGA:  BPN: Elektabilitas Prabowo-Sandi Hampir Samai Jokowi-KH Ma'ruf

Menurut Rifai, belajar dari peristiwan tersebut, sudah seharusnya pihak Istana mengatur kembali pola komunikasi dan menempatkan orang-orang yang lebih beretika dalam berkomunikasi politik.

“Tata cara komunikasi politik yang dicontohkan Pak SBY merupakan suritauladan yang patut kita tiru,” ujarnya.

Baca juga: Bantah Pernyataan Ngabalin, Ini Klarifikasi Mayjen (Purn) Setia Purwaka Soal Pj Gubernur Era Sby

Ia berharap, Istana menjaga komunikasi politiknya, apalagi saat situasi dan kondisi Bangsa yang carut marut sistem komunikasi politiknya.

“Jika istana salah dan keliru dalam melakukan komunikasi politik kepada publik, maka suara dari istana akan menjadi sumber perpecahan bangsa ini,” pungkasnya.
(ARIf R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi