Setya Novanto Didakwa Terima Lebih Dari 7,3 Juta Dolar

0
44
Setya Novanto dan KPK
Tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto di gedung KPK. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua DPR Setya Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-Elektronik (KTP-el).

“Sehingga uang yang diterima terdakwa Setya Novanto baik melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun Made Oka Masagung berjumlah 7,3 juta dolar AS,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eva Yustisiana KPK di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/12).

Uang itu bersumber dari Johannes Marliem yang merupakan Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia selaku penyedia Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merk L1 dan Anang Sugiana Sudiharsa sebagai Direktur Utama PT Quadra Solutions sebagai anggota konsorsium PNRI sebagai pemenang pengadaan KTP-el.

“Johannes Marliem dan Anang Sugiana mengirimkan uang kepada terdakwa dengan lebih dulu menyamarkan menggunakan beberapa nomor rekening perusahaan dan temat penukaran uang baik di dalam maupun luar negeri dengan rincian,” tambah jaksa Eva.

Rinciannya adalah:

1. Diterima Setnov melalui Made Oka Masagung (rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura) seluruhnya 3,8 juta dolar AS melalui rekening OCBC Center branch atas nama OEM Investmen Pte Ltd sejumlah 1,8 juta dolar AS dan melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di bank DBS Singapura sejumlah 2 juta dolar AS

2. Diterima Setnov melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakannya) tanggal 19 Januari – Februari 2012 seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS “Setelah menerima uang itu sekitar November 2012, terdakwa juga menerima pemberian barang berupa 1 jam tangan Richard Mille seri RM 011 seharga 135 ribu dolar AS yang dibeli Andi Agustinus bersama Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena terdakwa telah membantu memperlancar proses penganggaran,” tambah jaksa Eva.

Pemberian “fee” tersebut diawali pada Juni 2010, yaitu ketika pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga punya kedekatan dengan Setnov melakukan pertemuan di cafe Pandor dengan Johannes Marliem, Vidi Gunawan (adik Andi Agustinus), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Mudji Rahmat Kurniawa.

Dalam pertemuan tersebut Andi menyampaikan informasi dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman bahwa anggaran KTP-el 2011-2012 baru ada Rp 1 triliun padahal kebutuhannya sebesar Rp 2,6 triliun. Selanjutnya Irman meminta bantuan kepada Andi Agustinus untuk menyampaikan hal itu ke Setnov.

“Pada saat Andi Agustinus menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, Andi Agustinus juga menyampaikan agar para calon peserta proyek KTP-el bersedia terlebih dulu memberikan fee sebesar 5 persen dari yang diminta DPR, terdakwa menyetujuinya bahkan kalau tidak dipenuhi maka terdakwa tidak akan mau membantu mengurus anggarannya selain itu terdakwa juga mengajak Johannes Marliem untuk bertemu dengan Diah Anggraeni, Chairuman Harahap (Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar) dan koordinator Anggaran DPR RI,” tambah jaksa Eva.

Pada sekitar Oktober 2010, Andi Agustinus bersama-sama Johannes Marliem, bertemu dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Irman, Sugiharto, ketua tim teknis KTP-el Husni Fahmi, Chairuman Harahap dan Johannes Marliem di Restaurant Peacock Hotel Sultan.

Dalam pertemuan itu Diah meminta Chairuman selaku ketua Komisi II DPR untuk segera menyetujui anggaran pekerjaan penerapan KTP-el secara “multiyears” dengan “grand design” sejumlah Rp 5,952 triliun.

“Selama proses pembahasan anggaran, terdakwa memberikan informasi perkembangan tentang pembahasan anggaran kepada Andi Agustinus,” tambah jaksa Ahmad Burhanuddin.

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....