Setnov Enggan Jadi Saksi Sebelum Vonis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang menjadi terdakwa perkara korupsi KTP elektronik, enggan menjadi saksi perkara lain sebelum dijatuhi vonis, yang dijadwalkan pada 24 April 2018.

“Sesuai agenda sebelumnya pemeriksaan saksi atas nama Setya Novanto. Di sini sudah kami kirim panggilan, tetapi saksi memberikan surat yang menyampaikan kepada kami untuk disampaikan dalam persidangan yang memohon maaf tidak bisa menghadiri sidang karena mempersiapkan duplik untuk putusan yang sedang dihadapi,” kata jaksa penuntut umum KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (20/4).

Seharusnya Setya Novanto menjadi saksi untuk terdakwa dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, yang didakwa bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik.

“Mohon ditunda sidang minggu depan,” tambah jaksa Takdir.

Hakim Makhfudin pun akhirnya menunda sidang hingga Senin (23/4) pekan depan.

“Ditunda hingga 23 dan 27 April untuk sidang lanjutan,” kata ketua majelis Mahfudin.

Seusai sidang, jaksa Takdir mengatakan bahwa duplik seharusnya disampaikan sebelum putusan.

“Putusan seharusnya sudah mencakup tuntutan, pledoi, replik dan duplik, tapi saksi Setya Novanto menyampaikan ini melalui pengawal tahanan kepada jaksa,” kata Takdir seusai sidang.

Untuk sidang Senin (23/4), Takdir mengaku Jaksa Penuntut Umum belum akan menghadirkan Setnov sebagai saksi karena ia belum dijatuhi vonis yang rencananya akan dibacakan pada Selasa (24/4).

“Senin kami masih akan menggali kondisi medis yang terjadi pada dilakukan penyidikan kepada Setya Novanto karena saat itu statusnya masih sebagai tersangka dan bagaimana Setnov tidak mematuhi panggilan penyidik,” tambah Takdir.

Takdir mengatakan bahwa JPU masih akan menghadirkan 10 saksi lagi dalam sidang Bimanesh.

“Termasuk saksi dari penyidik KPK yang menjadi subjek saat mengalami, merintangi penyidik, tindakan apa saja yang dilakukan terdakwa sehingga melakukan perbuatan merintangi,” ungkap Takdir.

Saksi lain yang akan dihadirkan adalah ahli hukum dan ahli medis.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER