Sekretaris Ansor Jatim Perintahkan Cabut Laporan Terkait Puisi Sukmawati

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Mohammad Abid Umar memerintahkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) organisasi mencabut laporan terhadap Sukmawati Soekarno Putri ke Polda Jatim terkait viralnya video pembacaan puisi berjudul “Ibu Indonesia”.

Baca juga: Pendemo Puisi Sukmawati Kumandangkan Azan di Bareskrim

“Kami sudah berkoordinasi dengan ketua umum PP GP Ansor untuk mencabut laporannya dan hari ini akan dicabut ke Polda Jatim,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (6/4).

Menurut dia, ada beberapa pertimbangan yang membuat GP Ansor mencabut laporan tersebut, yakni intruksi dari PP GP Ansor, meminimalkan agar situasi tidak memanas dan Sukmawati sudah meminta maaf sehingga wajib untuk dimaafkan.


“PBNU juga sudah memaafkan, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah pihak lainnya,” ucap Gus Abid, sapaan akrabnya.

Selain itu, pihaknya berharap puisi yang dibacakan Sukmawati saat menghadiri acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 tersebut tidak dipolitisasi, mengingat tahun ini merupakan tahun politik.

BACA JUGA:  Komunitas NU Banyumas Berikan Tanggapan Soal Puisi Sukmawati

Baca juga: Massa Tuntut Pemidanaan Sukmawati

“Imbasnya juga ke negara ini, salah satunya berdampak luas termasuk terhadap perekonomian. Beliau sudah minta maaf dan mengakuinya, jadi kita harus memaafkan,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (3/4), GP Ansor Jatim melaporkan Sukmawati ke Polda Jatim terkait viralnya video pembacaan puisi itu karena dianggap mengandung unsur SARA.

Ketua PW GP Ansor Jatim Rudi Tri Wahid yang saat itu didampingi Banser dan lima perwakilan Ansor menyampaikan PWNU tidak menginginkan adanya kegaduhan dan keresahan terjadi di Jatim, terlebih sudah diketahui banyak orang karena video telah tersebar luas di jejaring sosial. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi