Saksi Ungkap Pergantian Nama Fredrich Yunadi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Achmad Rudyansyah, mantan staf Fredrich Yunadi di kantor Yunadi and Associates dikonfirmasi soal pergantian nama Fredrich Yunadi.

Rudyansyah mengungkapkan bahwa mantan kuasa Hukum Setya Novanto itu sebelumnya mempunyai nama lain, yakni Fredy Junadi.

“Sebenarnya bukan dua nama yang mulia karena memang kurang lebih di tahun 2016 itu memang sudah mengajukan permohonan ganti nama dan sudah ada putusan pengadilan untuk hal itu yang mulia,” kata Rudyansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4).

Rudyansyah menjadi saksi dalam sidang merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-e dengan terdakwa Fredrich Yunadi.

Dalam perkara ini, Fredrich didakwa bekerja sama untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

“Jadi pernah ganti nama, ganti nama dari?,” tanya Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri.

“Dari Fredy Junadi menjadi Fredrich Yunadi,” ungkap Rudyansyah.

Baca juga: Saksi Sebut Benjolan Setnov Adalah Lelucon

Lebih lanjut, ia pun menyatakan bahwa dirinya mengetahui pergantian nama tersebut karena dirinya yang langsung mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga sudah ada putusannya.

“Tahu karena memang saya yang ajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Putusannya sudah ada yang mulia,” kata Rudyansyah.

“Ada tidak saudara dijelaskan oleh terdakwa kenapa harus ada permohonan pergantian nama?,” tanya Hakim kembali.

“Ya memang dasar permohonan pada saat itu memang nama yg banyak dikenal itu adalah orang manggilnya Pak Fredrich Yunadi karena memang Junadi itu kan ejaan lama jadi itu diganti jadi ejaan baru, makanya diganti permohonannya jadi Fredrich Yunadi,” ucap Rudyansyah.

Fredrich didakwa pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER