Presiden PKS Minta KPU DKI Perbaiki Penyimpangan Putaran I Pilkada DKI

JAKARTA – Dalam menyikapi putaran kedua Pilkada DKI 2017, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai sejumlah catatan di Pilkada DKI 2017 putaran pertama. Oleh karenanya, diharapkan ada perbaikan di putaran kedua.

Presiden PKS Moh. Sohibul Iman menyampaikan harapannya agar sejumlah penyimpangan yang terjadi pada putaran pertama Pilkada DKI 2017 dapat diperbaiki dengan baik oleh KPU DKI. Menurutnya, masih ada kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan penerbitan surat keterangan yang belum sesuai aturan. Sehingga banyaknya penyimpangan ini penting untuk dijadikan pelajaran.

“PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI, serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada pilkada putaran pertama. Bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab, dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua,” kata Sohibul Iman, dalam rilis di Jakarta, Senin (6/3).

“Ini ada yang sifatnya di hulu dan juga ada sifatnya di hilir. Yang di hulu adalah adanya relatif. Adanya kesemrawutan penetapan DPT. Kemudian penerbitan Suket (surat keterangan) ini. Sampai hari ini beberapa hal misteri bagi kami jumlah yang dikeluarkan dengan yang real ikut di dalam pilkada,” ujar Sohibul Iman.

Dia juga menyampaikan bahwa masih saja ada temuan masalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Petugas di TPS banyak memberikan kelonggaran pemilih dan kurang cermat masalah identitas pemilih.

Sebelumnya, KPU DKI serius menyempurnakan DPT sehingga hak konstitusional warga Jakarta dapat difasilitasi, atau agar hak memilih warga Jakarta tidak hilang pada pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017.

“Persoalan DPT jadi prioritas KPU untuk ditingkatkan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama adalah penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Ini berasal dari DPT putaran pertama, ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak tercantum di DPT tapi hadir ke TPS,” kata Sumarno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Sumarno menyadari pemutakhiran DPT masih ada persoalan di putaran pertama Pilkada Jakarta karena masih ada warga Jakarta belum masuk dalam DPT padahal telah memenuhi persyaratan untuk memilih.

Sumarno juga meminta dukungan kedua pasangan calon dan tim pemenangan untuk menyampaikan kepada pendukungnya yang belum terdaftar untuk bisa didata petugas KPU Jakarta. Namun demikian, KPU DKI juga akan melakukan pengecekan pada daftar nama yang diserahkan itu untuk menghindari kesalahan.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER