Presiden PKS Minta KPU DKI Perbaiki Penyimpangan Putaran I Pilkada DKI

JAKARTA – Dalam menyikapi putaran kedua Pilkada DKI 2017, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai sejumlah catatan di Pilkada DKI 2017 putaran pertama. Oleh karenanya, diharapkan ada perbaikan di putaran kedua.

Presiden PKS Moh. Sohibul Iman menyampaikan harapannya agar sejumlah penyimpangan yang terjadi pada putaran pertama Pilkada DKI 2017 dapat diperbaiki dengan baik oleh KPU DKI. Menurutnya, masih ada kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan penerbitan surat keterangan yang belum sesuai aturan. Sehingga banyaknya penyimpangan ini penting untuk dijadikan pelajaran.

“PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI, serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada pilkada putaran pertama. Bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab, dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua,” kata Sohibul Iman, dalam rilis di Jakarta, Senin (6/3).

“Ini ada yang sifatnya di hulu dan juga ada sifatnya di hilir. Yang di hulu adalah adanya relatif. Adanya kesemrawutan penetapan DPT. Kemudian penerbitan Suket (surat keterangan) ini. Sampai hari ini beberapa hal misteri bagi kami jumlah yang dikeluarkan dengan yang real ikut di dalam pilkada,” ujar Sohibul Iman.

Dia juga menyampaikan bahwa masih saja ada temuan masalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Petugas di TPS banyak memberikan kelonggaran pemilih dan kurang cermat masalah identitas pemilih.

Sebelumnya, KPU DKI serius menyempurnakan DPT sehingga hak konstitusional warga Jakarta dapat difasilitasi, atau agar hak memilih warga Jakarta tidak hilang pada pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017.

“Persoalan DPT jadi prioritas KPU untuk ditingkatkan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama adalah penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Ini berasal dari DPT putaran pertama, ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak tercantum di DPT tapi hadir ke TPS,” kata Sumarno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Sumarno menyadari pemutakhiran DPT masih ada persoalan di putaran pertama Pilkada Jakarta karena masih ada warga Jakarta belum masuk dalam DPT padahal telah memenuhi persyaratan untuk memilih.

Sumarno juga meminta dukungan kedua pasangan calon dan tim pemenangan untuk menyampaikan kepada pendukungnya yang belum terdaftar untuk bisa didata petugas KPU Jakarta. Namun demikian, KPU DKI juga akan melakukan pengecekan pada daftar nama yang diserahkan itu untuk menghindari kesalahan.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy