Politisi Senior Golkar Tolak Masuk TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin Jawa Timur

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Politisi senior Partai Golkar, Mustahid Astari membantah duduk sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin Jawa Timur sebagaimana tercantum di Surat Keputusan TKN Jokowi-KH Ma’ruf nomor: 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018.

Mustahid yang juga Penasehat Partai Golkar DPD Jawa Timur mengaku tidak pernah dihubungi oleh pihak TKN Jokowi-KH Ma’ruf untuk duduk sebagai penasehat, maupun duduk dalam struktur TKN manapun.

“Saya tidak pernah dihubungi, dikonfirmasi pun tidak, tiba-tiba saja beredar nama saya ada di dalam SK tersebut,” kata Mustahid saat dikonfirmasi SERUJI, di Surabaya, Jumat (21/9).

Mantan anggota Dewan Pembina DPP Golkar ini menegaskan bahwa ia tidak bersedia untuk duduk di TKN Jokowi-KH Ma’ruf.

“Saya menolak dan tidak bersedia, dan tidak tahu menahu munculnya nama di SK itu. Saya sudah hubungi DPD Golkar Jatim yang katanya juga tidak tahu soal itu,” ujar Mustahid.

Baca juga: Sempat Ditawari Timses Prabowo, Ini Alasan Machfud Arifin Bersedia Pimpin Timses Jokowi di Jatim

Ia meminta TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin agar menghapus namanya dari SK tersebut, dan berharap agar ke depan melakukan konfirmasi dahulu sebelum mencantumkan nama seseorang.

“Lewat DPD Golkar saya sudah mita dihapus nama saya. Saya tidak bersedia. Mestinya setiap orang dikonfirmasi dahulu, ditanyakan kesediaannya, tidak dicantumkan begitu saja,” tukas Mustahid.

Sebagaimana diberitakan, TKN Jokowi-KH Ma’ruf telah mengeluarkan SK untuk struktur tim kampanye di Jawa Timur. Dalam SK bernomor¬†016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018, yang telah beredar luas di kalangan wartawan, duduk sebagai Ketua TKN Jokowi-KH Ma’ruf Jatim, mantan Kapolda Jatim Irjen Pol. (punr) Mahfud Arifin.

Sementara dalam struktur Dewan Penasehat selain nama Mustahid Astari juga ada nama tokoh pers Dahlan Iskan, KH Muhsin Ghazali, KH Asep Syaifuddin, Anton Prijanto, mantan Ketua DPD Golkar Jatim Martono, dan mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo sebagai Ketua Dewan Penasehat.

SK TKN Jokowi-Ma'ruf
SK TKN Jokowi-KH Ma’ruf Jawa Timur.

(ARif R)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pribumi vs Non Pribumi

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.