Polisi Tidak Akan Bubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden, Asal…..

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menyikapi protes berbagai pihak terkait dibubarkannya acara deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Pekanbaru dan Surabaya oleh Polisi, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan bahwa Polri tidak akan membubarkan kegiatan tersebut.

Namun, kata Setyo, dengan catatan tidak ada kelompok masyarakat yang menolak acara deklarasi #2019GantiPresiden tersebut.

“Kalau deklarasi itu dia sendiri saja, tidak ada kelompok masyarakat yang menolak, ya tidak masalah,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/8).

Dijelaskan oleh Setyo, bahwa setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib memenuhi ketentuan yang ada di pasal 6 Undang Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


Baca juga: Terkait Pembubaran Deklarasi #2019GantiPresiden, Tito: Sesuai Pembatasan di UU

“(Diantaranya) Wajib dan harus bertanggungjawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Ditegaskan oleh Setyo, polri memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan jika melanggar ketentuan yang ada di pasal 6 tersebut.

“Dikuatkan di pasal 15 Undang Undang 9 tahun 1998 tersebut, kalau tidak memenuhi pasal 6 Polri bisa membubarkan,” tegasnya.

Setyo juga membantah bahwa pihaknya telah berlaku tidak adil dengan membiarkan deklarasi #Jokowi2Periode, sementara #2019GantiPresiden dibubarkan. “Selama tidak ada yang menolak, kami melakukan assesment itu (tidak membubarkan, red),” ujarnya.

Baca juga: Pulangkan Neno Warisman, Polisi Beralasan Agar Pekanbaru Kondusif

Diungkapkan oleh Setyo, bahwa Polri telah menyarankan kepada kedua pihak, agar tidak melakukan deklarasi secara bersamaan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

“Kalau sampai terjadi benturan, nanti polisi yang disalahkan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Pol Tito Karnivian juga menegaskan bahwa polisi berhak membubarkan kegiatan deklrasi #2019GantiPresiden karena sesuai dengan pembatasan yang ada di pasal 6 Undang Undang nomor 9 tahun 1998. (ARif R)

44 KOMENTAR

  1. Yg membuat keadaan kacau karna dihalangi..
    Kelompok yg bergerak dilindungi UU ada yg menjegal..

    Bukan yg menjegal y yg dihalangi, malah yg bergerak sesuai UU yg dibubarkan..
    —————————

    Jangan kebanyakan berbohng Pak.!
    Masyarakat melayu disana pun tidk menolak, justru mengundang Bu Neno..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Ahok Menohok

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi