PKS Tegaskan Tidak Ikut Pansus Angket KPK

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan konsistensinya untuk tidak mengirimkan wakilnya di dalam Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami tidak akan mengirimkan wakil. Ini sebagai bentuk konsistensi kami,” ujar Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, seperti dilansir Antara, Senin (12/6).

Jazuli mengatakan keputusan pihaknya tidak mengirimkan wakil, lantaran Fraksi PKS tegas menolak pembentukan Pansus Angket KPK.

“Sikap Fraksi PKS menolak pansus hak angket,” ujar dia.

Sikap Fraksi PKS, kata Jazuli, menunjukkan keputusan yang tak berubah sejak mereka menolak pembentukan pansus yang mendorong Lembaga Antirasywah membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani itu. Beberapa anggota Komisi III diketahui menginisiasi angket karena merasa dituduh pernah menekan tersangka keterangan palsu kasus KTP-el tersebut.

Penolakan Fraksi PKS terhadap pembentukan hak angket sudah dimulai sejak Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI pertengahan Mei lalu.

Kala itu dalam sidang Paripurna, Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar sudah mendesak agar pembentukan Pansus Angket KPK dibatalkan. Menurut Ansory, pengesahan pengajuan hak angket pada penutupan masa sidang DPR 28 April 2017 oleh pemimpin DPR dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak.

Menurut dia, pimpinan sidang Fahri Hamzah dianggap tak mempertimbangkan pendapat seluruh fraksi. Apalagi, pengesahan tak mendapat persetujuan seluruh anggota fraksi. Keputusan itu bahkan disebut melanggar Tata Tertib DPR.

Fraksi PKS menegaskan konsisten bersama masyarakat untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi tanpa pilih kasih, secara independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (IwanY)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER