Pertimbangan Putusan Praperadilan Novanto Dinilai Cacat Hukum

0
71
setya novanto, setnov
Setya Novanto, Tersangka Kasus KTP-el (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Wiwin Suwandi menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto cacat hukum.

Wiwin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (1/10) menyatakan hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto.

“Pertama, hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi KTP-e sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lain,” kata Wiwin.

Menurut dia, penggunaan alat bukti terkait Setya Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim.

“Yang bermasalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo,” kata Wiwin.

Selanjutnya, kata dia, penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, tetapi kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikan status Setya Novanto sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti,” terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, masalah jarak waktu itu tidak menjadi persoalan karena prosedur penyelidikan dan penyidikannnya sudah dipenuhi termasuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sebelumnya, Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang mengadili perkara praperadilan Setya Novanto menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh KPK merupakan hasil penyidikan dan penyelidikan dalam perkara lain.

“Menimbang bahwa setelah diperiksa alat bukti yang diperoleh termohon seluruhnya hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh termohon dengan memeriksa sejumlah saksi, membuka dokumen, dan setelah dipelajari seluruh bukti yang diperoleh pemohon sesungguhnya bukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebelum dan sesaat pemohon ditetapkan sebagai tersangka,” kata Cepi.

Artinya, kata Cepi, ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penyidikan dalam perkara aquo, belum memeriksa calon tersangka, saksi-saksi serta alat-alat bukti.

“Karena secara logika hukum, termohon harus mempunyai waktu dan dalam waktu yang singkat Sprindik 17 Juli 2017 untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh termohon,” katanya. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA

Pemerintah Batalkan Rencana Penunjukan Plt Gubernur dari Polri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah telah membatalkan rencana penunjukan pelaksana tugas, atau disingkat plt gubernur dari Polri, yang sedianya akan mengisi kekosongan kepemimpinan di dua daerah...
Zakat ASN 2,5%

Presiden Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal UU MD3 yang...
pistol, senjata api

Balik Melawan, Polrestro Jakbar Tembak Mati Perampok Bersenjata

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Metro Jakarta Barat menembak mati perampok bersenjata api, Hendri, lantaran berusaha melawan anggota usai dilakukan penangkapan. "Petugas mengambil tindakan tegas dan...
luhut binsar panjaitan

Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berlanjut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meski meleset dari target awal beroperasi. Luhut menggelar...

KPU Bali Targetkan Partisipasi Pemilih Lebihi Nasional

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 di daerah itu melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 75,5 persen. "Kami...
loading...
Marah

Marah

Marah. Sebuah kata yang sederhana tapi punya implikasi yang besar.  Akibat marah, hubungan silaturrahim badunsanak bisa putus, dengan tetangga tidak berteguran, pejabat bisa kena...

SUARA WARGA MUHAMMADIYAH BISA JADI PENENTU PEMENANG PILGUB JATIM 2018

Suara Warga Muhammadiyah, Bisa Jadi Penentu Pemenang Pilgub Jatim 2018 By: Syaifulloh Penikmat Pendidikan Kedua calon Gubernur Jawa Timur kedua-duanya memiliki back ground dari Ormas terbesar di...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...