Persilakan KPK Proses Hukum Dua Menterinya, Ini Syarat Presiden Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum dua menterinya yang disebut oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto turut menerima uang dari kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el).

“Ya negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Presiden di gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Jumat (23/3).

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada Kamis (23/3), Setya Novanto mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang pada pembahasan anggaran KTP-e 2011-2012 di DPR menjabat sebagai ketua fraksi PDI-Perjuangan dan Sekretaris Kabinet yang saat itu menjadi Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima masing-masing 500 ribu dolar AS.

“Dan semua memang harus berani bertanggung jawab,” tegas Jokowi.

Namun, Presiden menegaskan bahwa proses hukum itu harus dilakukan dengan bukti hukum yang kuat. “Dengan catatan tadi ada fakta-fakta hukum, ada bukti bukti hukum yang kuat,” ucapnya.

Setya Novanto dalam sidang mengaku mengetahui pemberian uang itu dari rekannya, pemilik OEM Investment Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte Made Oka Masagung.

“Andi Narogong bersama Made Oka itu datang ke rumah. Datang ke rumah menyampaikan ngobrol-ngobrol biasa, Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya wah untuk siapa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta maaf ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono 500 ribu dolar AS. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDI-P dan Pramono ada 500 ribu dolar,” kata Setnov.

Setnov bahkan mengaku sempat menanyakan penerimaan uang itu kepada Pramono saat menghadiri pernikahan putri Presiden Joko Widodo di Solo pada November 2017.

“Saya ketemu terakhir di Solo, di hotel Alila, saya tanya karena saya bersahabat dengan beliau juga, ‘Mas benar gak tuh karena Oka pernah ngomong itu’, dia (Pramono) bilang ‘Ah yang mana ya? Itu dulu, tapi coba nanti gue ingat lagi, di Jakarta lah kita ngobrol’,” ungkap Setnov dalam sidang. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Israel Kembali Serang Gaza, 10 Tewas

SERUJI.CO.ID - Tentara pendudukan Israel telah melakukan beberapa serangan...

Inilah 4 Jenis Nazhir: Anda Masuk Kategori Manakah?

Oleh: Imam Nur Azis Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2017-2020 SERUJI.CO.ID...

Janganlah Menyebut Nama Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Gelar

SERUJI.CO.ID - Memanggil Rasulullah Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam (SAW)...

Menua: Agar Otak Tak Ikut Beruban

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Dalam perjalanan...

Ngotot Pertahankan Mardani Maming sebagai Bendum, Kantor PBNU Bisa Diperiksa KPK

Dengan tidak menonaktifkan, mau tak mau PBNU terkait dengan Mardani yg saat ini buron. Maka jangan salahkan KPK jika nanti dalam proses pencarian Mardani akan memeriksa kantor PBNU.

Turunkan Berat Badan Sedikit, Manfaatnya Banyak.

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Menurunkan berat...

TERPOPULER