Pengamat: MKD Dapat Berhentikan Setya Novanto

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tube Helan mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat menggelar rapat untuk memberhentikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

“Rapat pemberhentian dapat digelar dengan pertimbangan bahwa Setya Novanto sudah ditahan oleh KPK, sehingga tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Ketua DPR,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Rabu (22/11).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan desakan agar segera dilakukan pergantian terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan aturan yang bisa digunakan sebagai payung hukum.

“MKD dapat segera menggelar rapat untuk memberhentikan Ketua DPR karena sudah ditahan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang, dan mengganggu kinerja dewan,” kata Johanes Tuba Helan.


Mengenai payung hukum, dia mengatakan MKD dapat menggunakan pasal 87 ayat (2) UU MD3 sebagai landasan hukum untuk memberhentikan Ketua DPR Setya Novanto.

“Dalam ayat (2) UU MD3 disebutkan bahwa Ketua DPR dapat diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan,” kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu.

BACA JUGA:  Gubernur NTB Dihina "Pribumi Tiko" oleh Steven, Ini Kronologisnya

Pandangan sedikit berbeda disampaikan Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang yang mengatakan, pergantian Ketua DPR dapat dilakukan secara mulus jika Setya Novanto mengundurkan diri.

“Saya kira proses pergantian itu bisa berjalan baik kalau Setya Novanto mengundurkan diri, dan Partai Golkar dapat mengusulkan penggantinya,” katanya.

Tanpa ada surat pengunduran diri, proses pergantian tidak bisa berjalan secara cepat karena ada UU MD3 yang mengatur tentang pemberhentian pimpinan DPR.

Berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU MD3, pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena tiga hal yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

“Kita tidak bisa menggunakan pasal 87 ayat 2 UU MD3 sebagai rujukan karena Setya Novanto baru ditahan oleh KPK. Jadi memang ada kehati-hatian,” katanya.

Hanya saja, semuanya akan sangat bergantung pada pimpinan DPR saat ini, serta Partai Golkar, kata Ahmad Atang. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi