PBB Minta Laporan Myanmar Terkait Pemerkosaan dan Kematian Muslimah Rohingya


JENEWA, SERUJI.CO.ID – Badan hak perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/11) meminta Myanmar dalam waktu enam bulan melaporkan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan perempuan anak-anak Muslim Rohingya oleh pasukan keamanannya di Rakhine utara.

Mereka juga meminta laporan tindakan, yang akan diterapkan Myanmar untuk menghukum tentara pelaku kekerasan tersebut.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga meminta pihak berwenang memberikan keterangannya tentang perempuan dan perempuan anak-anak, yang tewas dalam kekerasan sejak tindakan keras tentara dimulai pada akhir Agustus.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar mendorong lebih dari 600.000 warga muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan meninggalkan desa mereka, yang terbakar habis.

Permintaan langka untuk “laporan luar biasa” dari sebuah negara hanya baru terdapat empat panel sejak 1982.

“Kami meminta laporan yang luar biasa dari sebuah negara ketika terjadi sebuah pelanggaran serius, besar dan sistematis terjadi dan isu ini sesuai dengan amanat Komite,” kata anggota panel Nahla Haidar.

“Laporan luar biasa sama juga seperti bendera merah,” katanya.

“Langkah tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah Myanmar keluar dari kemelut yang terjadi belakangan ini, yang telah benar benar membuat kemunduran dalam proses demokratisasi di Myanmar,” tambahnya.

Panel pengawas PBB, yang terdiri dari 23 pakar mandiri, menetapkan batas waktu selama enam bulan bagi pemerintah, untuk menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

“Panitia meminta keterangan mengenai perkara-perkara kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya oleh pasukan keamanan negara itu; dan untuk memberikan rincian tentang jumlah perempuan dan anak perempuan yang terbunuh atau telah meninggal dunia akibat penyebab non-alami lainnya selama kekerasan terkini terjadi,” katanya dalam pernyataan.

“Intinya perkosaan, kekerasan seksual dengan sejumlah penyiksaan dalam perkara tertentu terhadap anak perempuan dan perempuan Rohingya dapat terlaporkan. Dan pemerkosaan secara berkelompok juga dapat tercatat … Dan ya, penyiksaan dan perkosaan digunakan sebagai senjata perang yang sistematis,” kata Haider.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close