PBB Laporkan Ratusan Ribu Anak Pengungsi Rohingya Terancam Penyakit

0
29
Rohingya
Pengungsi Rohingya yang menggunakan perahu untuk menyeberang ke negara tetangga. (Foto: JusticeandPeace)

COX’S BAZAR, SERUJI.CO.ID – Hampir 590.000 pengungsi Muslim Rohingya telah ditampung di berbagai kamp di Bangladesh, dan 320.000 pengungsi anak di antara mereka terancam penyakit yang ditularkan melalui air, kata seorang juru bicara PBB pada Jumat (20/10).

Anak-anak tersebut juga menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk.

Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan 589.000 pengungsi Rohingya telah menyalamatkan diri dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara sejak militer Myanmar melakukan operasinya pada 25 Agustus lalu, kata Juru Bicara PBB Farhan Haq.

Lebih separuh pengungsi yang baru tiba di Bangladesh menetap di Kutupalong Expansion, kata Haq, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Sabtu (21/10) pagi. Kamp itu digambarkan sebagai satu lokasi besar tempat mitra bantuan bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan akses jalan, prasarana dan layanan dasar.

Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan hampir 7.000 pengungsi telah diterima di Bangladesh setelah mereka menghabiskan waktu empat hari terdampar di dekat perbatasan.

“Ribuan orang lagi diduga sedang dalam perjalanan dari Myanmar,” ungkapnya.

Yang paling rentan di antara pengungsi yang baru datang dibawa dengan bus dari perbatasan ke satu pusat persinggahan, tempat UNHCR dan mitranya menyediakan makanan, air, pemeriksaan medis dan tempat penampungan sementara, kata Haq.

Badan PBB untuk urusan anak-anak (UNICEF) menyatakan kondisi hidup yang menyedihkan dan penyakit yang menular melalui air mengancam lebih dari 320.000 pengungsi anak Rohingya, katanya.

Menurut laporan baru dari badan PBB itu, sebagian besar pengungsi tinggal di permukiman sementara yang berjejalan dan tidak bersih.

Meskipun ada tambahan upaya bantuan masyarakat yang dipimpin oleh Pemerintah Bangladesh, laporan tersebut mengatakan keperluan dasar banyak anak kecil tak terpenuhi, kata juru bicara PBB itu.

“UNICEF juga menyerukan diakhirinya kekejaman yang ditujukan kepada warga sipil di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, serta agar pelaku kemanusiaan diberi akses segera dan tanpa pengekangan,” pungkasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...