Panwaslu Jakbar Bubarkan Acara Timses Ahok-Djarot di Kebon Jeruk

6
575
Pertemuan tim sukses Ahok-Djarot dengan pengurus RT dan RW se-Kelurahan Kebon Jeruk, Jumat, 10/3/2017. (Foto: dok. Panwaslu Jakarta Barat)

JAKARTA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat membubarkan acara yang digelar oleh tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan pengurus RT se-Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pembubaran dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan terkait acara itu.

“Ada laporan dari masyarakat melalui pesan singkat. Dari informasi yang kami dapatkan itu adalah acara silaturahim RT dan RW se-kelurahan Kebon Jeruk. Kami tindak lanjuti dengan menginstruksikan petugas ke sana untuk lakukan pengawasan karena itu tidak ada surat pemberitahuan,” ujar Puadi, Ketua Panwaslu Jakarta Barat, saat dikonfirmasi, Sabtu (11/3/2017).

Acara tersebut digelar sekitar pukul 21.00 WIB. Ketika petugas Panwaslu mendatangi rumah makan itu, tim sukses langsung menghentikan pengarahan mereka kepada peserta acara. Petugas Panwaslu pun menegur salah satu penanggung jawab kegiatan itu, Siegvrieda, dan meminta dia untuk membubarkan acara.

“Kami instruksikan petugas agar turun ke lokasi untuk melakukan peneguran kepada penanggung jawab acara. Bu Siegvrieda sebagai penanggung jawab acara menginstruksikan hadirin dalam pertemuan itu untuk membubarkan diri,” imbuhnya.

Suasana pertemuan tim sukses Ahok-Djarot dengan pengurus RT dan RW se-Kelurahan Kebon Jeruk, Jumat, 10/3/2017. (Foto: dok. Panwaslu Jakarta Barat)

Berdasarkan informasi yang dihimpun petugas Panwaslu Jakarta Barat, Siegvrieda yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, memberi arahan terkait daftar pemilih tetap (DPT). Guna menindaklanjuti kejadian itu, Puadi akan meminta Sigfrida untuk datang ke Kantor Panwaslu Jakbar, Senin depan. Panwaslu akan meminta keterangan kepada mereka mengenai tema acara yang dibubarkan kemarin malam.

“Petugas kami dapat informasi dari beberapa RT, katanya pertemuan itu terkait DPT. Kami akan lakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, Senin (20/3) untuk dimintai keterangan,” katanya.

Puadi mengatakan sebenarnya tidak ada masalah jika timses melakukan kegiatan kampanye. Sebab, saat ini tahapan pilkada memang sudah memasuki masa kampanye putaran kedua.

Namun, seharusnya tim tetap memberitahu KPU DKI dan Bawaslu terkait setiap kegiatan kampanye yang dilakukan. Dengan tidak memberi tahu kegiatan kampanye kepada penyelenggara pemilu akan timbul kesan negatif.

“Jangan kayak kucing-kucingan. Kalau tidak kasih tahu kan mengkhawatirkan kami dari Panwaslu ada mobilisasi yang mengarah ke politik uang,” ujar Puadi.

loading...

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Bayi Kembar Siam Asal Ternate Meninggal Dunia

SURABAYA, SERUJI.CO.ID -  Bayi kembar siam asal Ternate, Maluku Utara, Khalisa Soetomo Tjan, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya, Jumat (22/6) karena...
Sudrajat-Syaikhu

Jelang Debat Publik Ketiga, Pasangan Asyik Siap Tampil Optimal

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat dan Ahmad Syaikhu atau Pasangan Asyik menyatakan siap tampil optimal pada...
Partai Demokrat

Jelang Pencoblosan, Demokrat Siapkan 81 Ribu Saksi

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanegara mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 81.000 orang saksi untuk bertugas mengawal proses pencoblosan di tempat pemungutan...
Uang Rupiah

BI Akan Hancurkan Uang Berstempel #2019GantiPresiden

MANADO, SERUJI.CO.ID -  Bank Indonesia (BI) akan menghancurkan uang rupiah berstempel yang marak terjadi saat ini. "BI tidak pernah mengeluarkan uang rupiah yang berstempel ganti presiden...
tenaga kerja asing

Protes Dipekerjakannya TKA, 62 Orang Ditahan Polisi

AFRIKA SELATAN, SERUJI.CO.ID - Polisi Afrika Selatan pada Kamis (21/6) menangkap 62 orang karena menghalangi jalan guna memprotes dipekerjakannya tenaga kerja asing sebagai pengemudi truk. Polisi...