Novanto Sebut Pemberian Fee Bukan Kesepakatan Dirinya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pemberian “fee” terkait proyek KTP elektronik (KTP-el) bukan atas kesepakatan dirinya saat itu.

“Sejak dimulai perencanaan KTP-e, perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepatakan pemberian ‘fee’ kepada anggota komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, almarhum Burhanuddin Napitupulu ternyata hal tersebut sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui oleh Andi Agustinus bersama Irman, Diah Anggareni, Sugiharto di Hotel Gran Melia Kuningan,” kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

“Kesepakatan pemberian ‘fee’ kepada Komisi II DPR adalah kesepakatan antara saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu,” ucap Novanto.

Menurut dia, selama proses persidangan terhadap dirinya tidak ditemukan fakta soal pemberian “fee” tersebut.

“Selama proses persidanggan ini berlangsung menurut saya fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan, padahal Irman dalam Berita Acara Pemeriksaan menceritakan secara detil awal mula pembicaraan fee dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu,” ujar Novanto.

Ia menjelaskan bahwa pada awal bulan Februari 2010, Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu telah mendapat kesepakatan pemberian “fee” kepada anggota DPR.

Pada sekitar Februari 2010, kata dia, setelah rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR, Irman diminta oleh almarhum Burhanuddin Napitupulu untuk bertemu di ruang kerjanya di lantai 10 gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu almarhum Burhanuddin Napitupulu meminta menjelaskan tentang manfaat KTP elektronik.

“Setelah mendapat penjelasan saudara Irman, almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa program itu bagus dan siap mendukung, tetapi bagaimana dengan kebutuhan pemberian uang kepada kawan-kawan di Komisi II nantinya,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Irman memang tidak menjanjian apa-apa hanya menyampaikan akan mengawal program tersebut sampai tuntas.

“Pada akhirnya almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa ‘saya setuju dengan pendirian Pak Irman itu bagus tetapi kawan-kawan kita perlu perhatian, terkait dengan hal itu Pak Irman tidak usah mikir kami tidak akan membebani Pak Irman nanti ada caranya untuk itu’,” ungkap Novanto.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.