Myanmar Akan Tindak Tentara dan Polisi yang Terlibat Pembunuhan Massal

NAYPYIDAW, SERUJI.CO.ID – Tindakan akan diambil terhadap 10 anggota pasukan keamanan Myanmar, yang terlibat dalam pembunuhan sejumlah warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, kata juru bicara pemerintah setempat pada Ahad (11/2).

Pada Jumat (9/2), Reuters menyiarkan laporan, yang menjelaskan rangkaian peristiwa terkait pembunuhan terhadap 10 pria Muslim Rohingya di desa Inn Din, Rakhine Utara, yang jasadnya ditanam di kuburan massal.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa tindakan berdasarkan atas hukum akan diambil terhadap tujuh tentara dan tiga polisi serta enam penduduk desa sebagai bagian dari penyelidikan, yang dimulai sebelum laporan Reuters muncul.

“Penangkapan itu terjadi tidak karena berita Reuters. Penyelidikan dilakukan sebelum berita tersebut muncul,” kata Zaw Htay, yang tidak menjelaskan tindakan yang akan diambil terhadap 16 orang tersebut.

Pada 10 Januari, militer mengatakan bahwa 10 korban Muslim Rohingya itu merupakan bagian kelompok beranggotakan 200 “teroris” yang memulai serangan terhadap pasukan keamanan.

Sebagian penduduk desa kemudian menyerang sebagian korban dengan parang, sementara tentara menembak korban lainnya.

Versi militer itu berbeda dengan keterangan sejumlah saksi Reuters, baik yang beragama Buddha maupun Islam.

Penduduk desa Buddha mengatakan tidak ada serangan oleh gerilyawan Muslim Rohingya terhadap pasukan keamanan di Inn Din. Sementara saksi dari Muslim Rohingya mengatakan, kepada Reuters, bahwa para tentara mengambil begitu saja 10 orang dari ratusan pria, perempuan, dan anak-anak yang tengah berlindung mencari aman di pantai terdekat.

Hampir 690.000 warga Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh sejak pasukan keamanan Myanmar melancarkan aksi operasi militer Agustus tahun lalu.

PBB menduga operasi militer itu sebagai genosida.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Ghazwul Fikri dan Media