MK Nilai Dalil Tim Prabowo Soal Kedekatan Kepala BIN dengan Ketum PDIP Tidak Relevan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil tim Prabowo-Sandi soal kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati mempengaruhi hasil Pilpres dan terafiliasi dengan petahan Jokowi, tidak relevan.

“Dalil kedekatan kepala BIN Budi Gunawan dengan PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah tidak relevan dengan Pemilu,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Mahkamah berpendapat hadirnya Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang tahun PDIP merupakan suatu yang biasa, karena acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya.

“Acara tersebut juga diliput oleh media secara terbuka,” kata Arief.

Oleh sebab itu kehadiran Budi Gunawan selaku Kepala BIN dalam ulang tahun PDIP tidak dapat diartikan bahwa BIN tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait dengan Pemilu Presiden bahkan pengaruhnya pada hasil perolehan suara.

“Berdasarkan hal tersebut dalil pemohon tidak dapat dibuktikan, dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Arief.

Kubu Prabowo-Sandi juga mendalilkan dugaan tidak netralnya aparatur sipil negara serta Kepolisian RI, namun hal itu tidak terbukti dan turut dinyatakan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam dalilnya Prabowo-Sandi menyatakan hasil Pemilu Presiden tidak sah karena diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Salah satu dalilnya adalah tidak netralnya ASN termasuk BIN dan Kepolisian RI dalam proses Pemilu Presiden 2019.

Namun dalil tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga perlu dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER