close

Merujuk Keputusan DKPP, PSI Ungkit Kembali Soal Dugaan Mahar Politik Sandiaga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kembali dugaan adanya mahar politik senilai Rp1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Menurut Juru Bicara Bidang Hukum PSI, Ryan Ernest, keputusan Bawaslu untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena Andi Arief tidak memenuhi panggilan untuk diklarifikasi, dinilai cacat hukum.

“(Merujuk) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 Februari 2019 lalu,” kata Ernest dalam konferensi pers bersama Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) di Jakarta, Rabu (6/2).

Dalam putusan itu, jelas Ernest, Bawaslu dinilai bersalah karena menghentikan tindak lanjut kasus mahar tersebut, padahal bisa menemui langsung Andi Arief di Lampung.


“DKPP juga menyatakan Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi Arief dengan menggunakan sambungan jarak jauh,” jelasnya.

Sebab, kata Ernest, Andi Arief dalam berbagai pernyataannya menyebutkan dirinya siap diklarifikasi baik di Lampung maupun juga melalui teknologi video call. Namun sayangnya Bawaslu justru beranggapan Andi Arief harus hadir di Bawaslu RI.

Menurutnya, secara etik, untuk mencari kebenaran, Bawaslu harusnya dapat memenuhi itu.

“Ini kan Bawaslu ‘mager’, malas gerak, padahal kebenaran ini ditunggu masyarakat. Jadi putusan Bawaslu itu cacat hukum, untuk itu, ini harus dibuka kembali untuk memenuhi unsur kebenaran. Andi Arief juga tidak pernah menyatakan menolak untuk diklarifikasi,” katanya.

Hal ini, imbuh Ernest, penting guna mewujudkan pemilu yang berkualitas. Untuk memastikan kebenaran bahwa terpilihnya Sandiaga bukan atas mahar politik. “Jangan sampai ini kemudian menjadi syak wasangka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Nasional Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) Tirtayasa mengatakan, pihaknya akan mengawal putusan DKPP tersebut. “Kita akan terus dorong agar ini dibuka kembali,” katanya.

Ia mengakui, memang dalam putusan DKPP tersebut hanya memberikan peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan tidak ada perintah untuk membuka kembali kasus tersebut.

Namun demikian, imbuhnya, dengan putusan tersebut, secara etik, Bawaslu harus membuka kembali kasus itu, karena tidak melakukan prosedur yang benar dalam pembuatan keputusan.

“Kita ingin ini sesuai prosedur, Bawaslu bisa meminta klarifikasi Andi Arief, apapun itu hasilnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kasus cuitan Andi Arief terkait mahar politik Sandiaga Uno sebelumnya dilaporkan oleh Relawan Nusantara ke Bawaslu pada 14 Agustus 2018. Pada 31 Agustus 2018 Bawaslu memutuskan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi kunci Andi Arief tidak pernah hadir memenuhi tiga kali undangan klarifikasi.

Pada 3 September 2018 Fiber melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait putusan Bawaslu tersebut. Pada 1 Februari 2019, DKPP memutuskan Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

PPDB di Jakarta Berjalan Kondusif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)...

TKN Sebut Dalil BPN Tentang Ajakan Berbaju Putih Cara Pandang Bias Anti-Petahana

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota tim hukum Tim Kampanye Nasional...

Anggota DPRD Jatim Harapkan Pemerintah Pusat Beri Arahan Terkait PPDB

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari berharap...

Kivlan Zen Akan Dihadapkan Dengan Habil Marati Untuk Interogasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Keterangan tersangka dugaan kepemilikan senjata api...

MRT Diperkirakan Dapat Mengurangi Hingga 5.600 Kendaraan Pribadi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Transportasi umum terbaru di ibu kota,...

DPT Yang Dipersoalkan Prabowo-Sandi Sudah Diselesaikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua tim kuasa hukum Komisi Pemilihan...

TERPOPULER