close

Merujuk Keputusan DKPP, PSI Ungkit Kembali Soal Dugaan Mahar Politik Sandiaga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kembali dugaan adanya mahar politik senilai Rp1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Menurut Juru Bicara Bidang Hukum PSI, Ryan Ernest, keputusan Bawaslu untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena Andi Arief tidak memenuhi panggilan untuk diklarifikasi, dinilai cacat hukum.

“(Merujuk) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 Februari 2019 lalu,” kata Ernest dalam konferensi pers bersama Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) di Jakarta, Rabu (6/2).

Dalam putusan itu, jelas Ernest, Bawaslu dinilai bersalah karena menghentikan tindak lanjut kasus mahar tersebut, padahal bisa menemui langsung Andi Arief di Lampung.


“DKPP juga menyatakan Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi Arief dengan menggunakan sambungan jarak jauh,” jelasnya.

Sebab, kata Ernest, Andi Arief dalam berbagai pernyataannya menyebutkan dirinya siap diklarifikasi baik di Lampung maupun juga melalui teknologi video call. Namun sayangnya Bawaslu justru beranggapan Andi Arief harus hadir di Bawaslu RI.

Menurutnya, secara etik, untuk mencari kebenaran, Bawaslu harusnya dapat memenuhi itu.

“Ini kan Bawaslu ‘mager’, malas gerak, padahal kebenaran ini ditunggu masyarakat. Jadi putusan Bawaslu itu cacat hukum, untuk itu, ini harus dibuka kembali untuk memenuhi unsur kebenaran. Andi Arief juga tidak pernah menyatakan menolak untuk diklarifikasi,” katanya.

Hal ini, imbuh Ernest, penting guna mewujudkan pemilu yang berkualitas. Untuk memastikan kebenaran bahwa terpilihnya Sandiaga bukan atas mahar politik. “Jangan sampai ini kemudian menjadi syak wasangka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Nasional Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) Tirtayasa mengatakan, pihaknya akan mengawal putusan DKPP tersebut. “Kita akan terus dorong agar ini dibuka kembali,” katanya.

Ia mengakui, memang dalam putusan DKPP tersebut hanya memberikan peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan tidak ada perintah untuk membuka kembali kasus tersebut.

Namun demikian, imbuhnya, dengan putusan tersebut, secara etik, Bawaslu harus membuka kembali kasus itu, karena tidak melakukan prosedur yang benar dalam pembuatan keputusan.

“Kita ingin ini sesuai prosedur, Bawaslu bisa meminta klarifikasi Andi Arief, apapun itu hasilnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kasus cuitan Andi Arief terkait mahar politik Sandiaga Uno sebelumnya dilaporkan oleh Relawan Nusantara ke Bawaslu pada 14 Agustus 2018. Pada 31 Agustus 2018 Bawaslu memutuskan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi kunci Andi Arief tidak pernah hadir memenuhi tiga kali undangan klarifikasi.

Pada 3 September 2018 Fiber melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait putusan Bawaslu tersebut. Pada 1 Februari 2019, DKPP memutuskan Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Korban Tewas Akibat Serangan Bom di Srilangka Meningkat Jadi 290 Orang

Sebelumnya pada Ahad (21/4) malam, jumlah korban tewas tercatat sebanyak 207 orang.

Terkait Pengunduran Diri Bupati Madina Karena Jokowi Kalah, Begini Tenggapan Mendagri

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (21/4).

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Bawaslu Rekomendasikan PSU di Surabaya

"Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Belum Ingin Deklarasi Kemenangan, Jokowi Minta Semua Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi sendiri meminta semua pihak untuk menahan diri dan bersabar menunggu proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dari KPU.

Membaca Hasil Pilpres 2019 di Ranah Minang Terkait Kalah Telaknya Jokowi

Sempat digadang-gadangkan akan mendongkrak perolehan suara Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, dukungan 12 kepala daerah di Sumatera Barat terhadap capres petahana tersebut nyaris tak berjejak melihat hasil penghitungan sementara.

TERPOPULER

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Tanggapi Tudingan PKB, PDIP Surabaya: Jika Tidak Ada Bukti, Akan Kami Lawan

"Jika itu tidak terbukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," tegas Whisnu Sakti.

PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara di Sejumlah TPS di Surabaya

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak

Begini Penilaian Pakar Gestur Soal Ekspresi Sandi Saat Deklarasi Kemenangan Prabowo

"Itu bukan sakit, ekspresi itu adalah ekspresi ketidaksukaan pada sesuatu," kata Handoko

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama