Menlu: ASEAN Perlu Mandat Penuh Bantu Pemulihan di Rakhine

0
25
Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Foto: Istimewa)

MANILA, SERUJI.CO.ID – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) harus mendapatkan mandat penuh dari negara anggota ASEAN untuk menjalankan misi kemanusiaan dan membantu pemulihan keadaan di Rakhine, Myanmar.

“Pada pertemuan ACC (ASEAN Coordinating Council), saya secara khusus membahas tentang AHA Center. AHA harus mendapat ‘full mandate’ dari seluruh negara anggota ASEAN,” kata Menlu Retno Marsudi saat ditemui di Manila, Ahad (12/11).

Menurut Menlu Retno, Menlu ASEAN harus lebih memperhatikan AHA Center karena AHA memiliki peran penting dalam upaya pemulihan keadaan dan pembangunan di negara bagian Rakhine.

“Para Menlu ASEAN harus memperhatikan AHA karena AHA memainkan peran semakin lama semakin penting,” kata dia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada AHA untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis serta untuk melakukan laporan perkembangan di Rakhine State.

“Pemerintah Myanmar sudah menyampaikan akan memberi akses untuk AHA,” ucap Menlu Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di Rakhine State.

Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine State itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan Palang Merah Internasional dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lain. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....