Menlu: ASEAN Perlu Mandat Penuh Bantu Pemulihan di Rakhine

MANILA, SERUJI.CO.ID – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) harus mendapatkan mandat penuh dari negara anggota ASEAN untuk menjalankan misi kemanusiaan dan membantu pemulihan keadaan di Rakhine, Myanmar.

“Pada pertemuan ACC (ASEAN Coordinating Council), saya secara khusus membahas tentang AHA Center. AHA harus mendapat ‘full mandate’ dari seluruh negara anggota ASEAN,” kata Menlu Retno Marsudi saat ditemui di Manila, Ahad (12/11).

Menurut Menlu Retno, Menlu ASEAN harus lebih memperhatikan AHA Center karena AHA memiliki peran penting dalam upaya pemulihan keadaan dan pembangunan di negara bagian Rakhine.

“Para Menlu ASEAN harus memperhatikan AHA karena AHA memainkan peran semakin lama semakin penting,” kata dia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada AHA untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis serta untuk melakukan laporan perkembangan di Rakhine State.

“Pemerintah Myanmar sudah menyampaikan akan memberi akses untuk AHA,” ucap Menlu Retno.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di Rakhine State.

Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine State itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan Palang Merah Internasional dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lain. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER