Menkumham, Politisi Golkar dan PKS, Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus KTP-el

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (2/7) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-el), termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan politikus Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Selain Yasonna dan Aburizal, KPK juga memanggil politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dan satu saksi lain bernama Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansah di Jakarta, Senin (2/7).

Dalam penyidikan perkara KTP-el dengan tersangka Irvanto, keponakan mantan ketua DPR Setya Novanto–yang sudah dipidana dalam pengadilan perkara ini– serta pengusaha Made Oka, KPK mendalami aliran dana proyek KTP-el terkait proses pembahasan anggarannya.

Irvanto bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Setya Novanto, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el pada 28 Februari 2018.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera, dan beberapa kali mengikuti pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el. Ia juga diduga mengetahui ada permintaan bayaran untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Setya Novanto.

Sedangkan Made Oka merupakan pemilik PT Delta Energy di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS yang diperuntukkan bagi Setya Novanto; 1,8 juta dolar AS melalui OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius, dan dua juta dolar AS melalui rekening PT Delta Energy. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER