Menkumham Nyatakan Badan Hukum #2019PrabowoPresiden Langgar UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa badan hukum tagar #2019PrabowoPresiden yang dikhabarkan telah disahkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham adalah tidak sah dan melanggar Undang Undang.

Dijelaskan oleh Yasonna, tidak sahnya badan hukum tersebut karena notaris yang mendaftarkan nama badan hukum perkumpulan tersebut menyiasati penulisan kata PRESIDEN dengan memisahkan menjadi dua suka kata, PRE dan SIDEN.

“Jadi perlu saya tegaskan kalau ada #2019PrabowoPresiden itu penyiasatan dan melanggar Undang Undang,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Senin (10/9).

Sebelumnya beredar gambar pengesahan badan hukum perkumpulan yang diklaim sebagai Perkumpulan dari tagar #2019PrabowoPresiden dengan nama badan hukum yang tertulis di akta TAGAR2019PRABOWOPRE (spasi) SIDEN.

Dijelaskan oleh Yosanna, penyiasatan yang dilakukan notaris tersebut melanggar pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dimana di pasal tersebut tegas melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.

“Maka, bila ada yang memohon nama perkumpulan memakai nama presiden, sistem AHU online di Kemenkumham akan menolaknya. Tetapi, ada notaris yang nakal menyiasati dengan mendafarkan badan hukum perkumpulan: TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN,” ungkapnya.

Mestinya, lanjut Yosanna, Ditjen AHU Kemenkumham akan menolak nama badan hukum perkumpulan #2019PrabowoPresiden lantaran membawa nama Presiden.

“Namun, pendaftar badan hukum perkumpulan itu mendaftarkannya dengan nama TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN. Kata PRESIDEN tidak tertulis satu. Tapi ada pemisahan kata PRE dan SIDEN. Nama perkumpulannya TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN,” tukasnya.

Untuk diketahui, beredar akta pengesahan badan hukum perkumpulan dengan nama TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN, yang didaftarkan oleh notaris Ilwa, SH., M.KN berkedudukan di Tangerang Selatan. Notaris bernama Ilwa mendaftakan nama badan hukum perkumpulan tersebut, pada 3 September 2018 dengan nomor pendaftaran 6018090331100056.

Berdasarkan penelusuran SERUJI ke website Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham di https://ahu.go.id/sabh/perkumpulan/pesannama tertulis kewajiban pemesan nama untuk mematuhi ketentuan yang ada di pasal 59 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013, diantaranya tidak menggunakan nama lembaga pemerintahan.

Juga tertulis ketentuan yang berbunyi “Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Akta perkumpulan tagar #2019PrabowoPresiden, yang tertulis TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN.

(ARiF R/Hrn)

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER